batampos.co.id – Sembilan hari setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia melayangkan nota protes kepada Tiongkok, kapal ikan dan kapal Coast Guard Tiongkok masih bertahan di perairan Natuna.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) bahkan sudah mendapat informasi ada tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak dikirim ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah Kepulauan Riau itu.

Dalam sepekan terakhir TNI sudah mengerahkan tujuh kapal perang atau KRI ke Laut Natuna untuk menunjukkan kehadiran dan kedaulatan Indonesia.

Di tengah tensi yang meninggi itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Rabu (8/1/2020), hari ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengatakan, dalam kunjungan ke Natuna tersebut, Presiden Joko Widodo akan melakukan rapat terbatas terkait konflik Laut Natuna Utara.

“Kunjungan Pak Presiden besok (hari ini,red) terkait konflik Laut Natuna Utara. Kabarnya akan dilakukan rapat terbatas,” ujarnya, saat ditemui di Ranai, Natuna, Selasa (7/1/2020).

Komandan Korem 033 Wira Pratama, Brigjen Gabriel Lema, juga menyebutkan Presiden akan melakukan rapat terbatas saat berkunjung ke Natuna.

Menurut Gabriel, menjelang kedatangan Presiden ada peningkatan pengamanan oleh TNI, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Selain lima KRI, satu Coast Guard KPLP dan satu kapal patroli Bakamla melakukan pengamanan di Laut Natuna.

Batalyon tiga matra TNI di Pulau Natuna menggelar apel pasukan untuk pengamanan kedatangan Presiden di lapangan upacara Lanud Raden Sadjad.

“Kedatangan kepala negara di Natuna harus dipastikan Natuna dalam situasi tenteram, aman, nyaman, dan damai untuk menjamin keselamatan Presiden selama kegiatan di Natuna,” ujar Danrem.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksdya TNI Yudo Margono, mengatakan, untuk memperkuat kekuatan TNI di Natuna, pihaknya mengerahkan empat unit pesawat F-16 fighting falcon (elang tempur) bersama satu pesawat Boeing.

Selain itu, rencananya hari ini satu pesawat CN 235 milik TNI AL juga akan melaksanakan patroli udara maritim.

Pesawat tempur F-16 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, sebelum terbang ke Natuna, Senin (7/1/2020). Foto: MHD Ahwan/Riau Pos

Yudo mengatakan, berdasarkan hasil operasi udara yang dilaksanakan kemarin, diketahui kondisi di Laut Natuna masih sama seperti sebelumnya.

Masih terdapat kapal-kapal ikan yang dikawal oleh kapal-kapal coast guard dan kapal pengawas Tiongkok.

“Maka kita tetap akan hadir untuk memberikan pengakuan bahwa wilayah itu ZEE Indonesia,” tegasnya.

Dalam melakukan operasi, ia mengingatkan pasukannya agar tidak terprovokasi tindakan yang dilakukan kapal asing di sana.

Sebab, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok kerap memotong haluan dan aktivitas yang dianggap provokatif lainnya.

“Jelas, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok yang sejak awal kehadiran kita selalu mereka memotong haluan dan sebagainya. Itu sudah merupakan provokasi,” ujarnya.

Untuk itu, aparat harus menahan diri dan tidak terpancing. Sedangkan Danlanud Raden Sadjad, Kolonel (Pnb) Fairlyanto, mengatakan, penempatan satu skadron F-16 di wilayah Lanud Raden Sadjad untuk mendukung gelar operasi udara di wilayah Natuna.

“Skadron F-16 ini untuk dukungan operasi udara di Natuna. Rencananya akan dilaksanakan sampai satu minggu ke depan,” jelasnya.

Selain itu, dia menyebutkan, konflik yang terjadi di laut Natuna Utara sejak 2016 lalu. Pemerintah kini sudah menambah pertahanan di wilayah Natuna, dan sudah dibangun sejumlah batalyon.

Di antaranya Batalyon Komposit I Gardapati, Batalyon Marinir maupun Balatlyon Baterei dan Armed.

“Juga sudah dibangun fasilitas labuh kapal selam sebagai pendukung operasi tempur di laut Natuna Utara,” katanya.

Ihwal tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak masuk ZEE Indonesia, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI, Achmad Taufiqoerrochman, menyebutkan, tiga kapal itu terdiri dari kapal Coast Guard Tiongkok dan kapal logistik.

“Kelihatannya ada perkuatan. Apakah perkuatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti akan kami lihat,” terang dia di Jakarta, Senin (7/1/2020).

Taufiq mengatakan, pihaknya akan terus memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok di Natuna Utara.

Sampai kemarin siang kapal-kapal tersebut belum keluar dan masih berada di ZEE Indonesia. Pihaknya juga sudah melaporkan kondisi itu kepada Kemlu.

“Bahwa masih ada dua coast guard mereka di sekitar situ. Ada satu di luar,” ujarnya.

Guna menambah kekuatan Bakamla, mereka mengirim lagi dua kapal dari Batam untuk membantu kapal yang sudah lebih dulu berada di Natuna Utara.

“Kita imbangi mereka (Tiongkok),” tegasnya.

Jenderal bintang tiga TNI AL itu juga memastikan, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang hendak mengirim nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Natuna Utara.

Dia memastikan pihaknya hadir untuk melindungi para nelayan tersebut. Saat nelayan-nelayan itu melaut, Bakamla akan mengawal.

“Jadi, mereka beroperasi di sekitar saya,” ucap Taufiq.

Namun demikian, yang saat ini menjadi masalah adalah kondisi cuaca dan gelombang.

“Sekarang musim ombaknya besar,” kata dia. Untuk itu, sebelum para nelayan diberangkatkan ke Natuna Utara, harus dipastikan mereka siap.

Bukan hanya personelnya, kapalnya juga wajib dipastikan dalam kondisi prima. Mengirim nelayan untuk menunjukkan bahwa wilayah yang dimasuki kapal-kapal Tiongkok masih bagian dari Indonesia, tidak lantas mengesampingkan faktor keselamatan.

“Karena yang saya tahu bahwa kapal ikan itu sudah lama nggak beroperasi,” bebernya.

Karena itu, Taufiq meminta seluruh kapal yang akan dikirim ke Natuna Utara harus dicek. Khususnya bagian yang berpengaruh terhadap keselamatan.

Taufiq menyatakan, tidak ada negosiasi soal kedaulatan.

“Tidak ada tawar-menawar,” ungkap dia.

“Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara,” tambahnya.

Namun, dia juga menyampaikan bahwa yang terjadi saat ini Tiongkok juga punya klaim. Yakni nine dash line.

Sehingga perlu kolaborasi yang kuat untuk membuat mereka mundur dari ZEE Indonesia di Natuna Utara.

Sebab, klaim yang dipegang Tiongkok tidak akan nyambung dengan UNCLOS yang menjadi pegangan Indonesia.

“Kita jangan membuat mereka malu mundur,” ucap Taufiq.

Mantan wakil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut menyampaikan bahwa harus ada kerja sama untuk merealisasikan itu.

“Harus ada orkestra antara operasi dan diplomasi,” imbuhnya.

Diplomasi oleh Kemlu, dan operasi yang dilakukan Bakamla bersama TNI. Menurut dia, diplomasi tanpa menunjukkan kekuatan tidak akan berjalan. Demikian pula sebaliknya.

“Makanya saya selalu setiap pagi laporan kepada menlu, situasi begini. Beliau yang akan menganalisis,” imbuhnya.

Sampai kapal-kapal Tiongkok angkat kaki dari Natuna Utara, operasi akan terus dilaksanakan oleh Bakamla. Selain menjaga wilayah, mereka juga melaporkan situasi terkini kepada pemerintah.(cr2/arn/syn/ska/jpg)