batampos.co.id – Sejumlah pengusaha mengaku memberikan uang kepada Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Namun, mereka beralasan dana yang disalurkan melalui ajudan dan para kepala dinas itu untuk mendukung kegiatan sosial gubernur, tidak berkaitan dengan perizinan.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dengan tersangka Nurdin Basirun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Saksi pertama yang dihadirkan adalah Kasubag Transportasi dan Akomodasi Pemprov Kepri, Juniarto.

Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digawangi Muh Asri Irawan.

Pertama, mereka meminta penjelasan terkait berapa banyak pengusaha yang memberikan bantuan kepada Nurdin Basirun.

“Ya, benar ada sejumlah pengusaha memberikan bantuan tersebut melalui saya,” jawab Juniarto.

Jaksa melanjutkan pertanyaan berapa kali jumlah penerimaan, berapa besar bantuan, dan digunakan untuk apa oleh terdakwa?

Juniarto yang juga merangkap sebagai sopir Nurdin Basirun menjelaskan, sepengetahuannya, ia menerima lima kali dari saksi Abdul Gafur, Direktur Utama PT Jaya Annurya, sejak 2015 sampai 2019.

“Namun, berapa jumlahnya saya tidak tahu, dan itu digunakan untuk kegiatan sosial Pak Gubernur (Nurdin Basirun, red). Artinya, tidak berkaitan dengan hal perizinan apapun. Karena bantuan tersebut sepenuhnya digunakan bagi kegiatan sosial dan keagamaan,” jelas Juniarto.

Pada sidang tersebut, juga terjadi perdebatan antara Juniarto dengan jaksa KPK soal Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, usai menjalani sidang kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Foto: Lukman Maulana/batampos.co.id

Dalam BAP Juniarto mengaku mengetahui jumlah bantuan dari pengusaha yang disampaikan melalui dirinya. Namun, di persidangan ia menyatakan tidak pernah mengetahui.

“Memang uang tersebut sebagian diserahkan di Hotel Harmoni, Batam. Karena Pak Gubernur istirahat di sela kegiatan di sana ketika berada di Batam. Dan tidak ada kamar khusus, terkadang di lantai enam, delapan, atau sembilan,” sebutnya.

Jaksa juga bertanya apakah Juniarto mengetahui gubernur memiliki ruangan khusus tempat menyimpan uang di rumah dinasnya?

“Saya jarang ke Tanjungpinang dan banyak berkegiatan di Batam. Jika pun ada di rumah dinas Bapak, saya tidak pernah masuk ke kamar pribadinya. Hanya di ruang depan, dapur, dan ruang makan,” ujar lagi.

Pada kesempatan itu, jaksa KPK juga melontarkan pertanyaan yang sama kepada Abdul Gafur, Direktur Utama PT Jaya Annurya, mengenai pemberian uang sebesar Rp 250 juta kepada terdakwa Nurdin Basirun melalui Juniarto.

“Bukan lima kali, melainkan tiga kali sejak 2018 sampai 2019. Bantuan tersebut bukan suap untuk pengurusan perizinan, melainkan bantuan bagi kegiatan sosial dan keagamaan Pak Gubernur. Sehingga tidak ada jumlah tertentu yang harus disiapkan,” jawab Abdul Gafur.

Menurutnya, Nurdin dikenal sebagai Gubernur Suling (subuh keliling), dan peduli pada setiap kegiatan sosial dan keagamaan.

Baik itu subuh keliling maupun Safari Ramadan. Adapun bantuan yang ia berikan sebanyak Rp 35 juta pada 2018 dan Rp 50 juta pada Ramadan 2019.

“Uang itu merupakan dana operasional saya di perusahaan. Perizinan yang kita lakukan sudah tuntas sejak lama, dan permohonan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Pemprov Kepri,” tegas Abdul Gafur.

Saksi berikutnya adalah Manajer Operasional PT Tritunas Sinar Benua, Sugiarto. Kepada Sugiarto, jaksa KPK mempertanyakan apakah benar ada permintaan sejumlah uang oleh terdakwa melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Edy Sofyan?

“Ya, memang Pak Edy Sofyan sempat meminta bantuan kepada saya untuk keperluan Pak Gubernur. Begitulah Pak, yang sebenarnya,” ujar Sugiarto menjawab pertanyaan jaksa.

Menurut Sugiarto, pada 27 April 2019, ia pernah bertemu dengan Edy Sofyan pada siang atau sore hari.

Pertemuan itu hanya melibatkan Sugiarto dan Edy. Pada awalnya perjanjian ketemu di Morning Bakery.

Namun, karena cuaca panas, akhirnya pertemuan itu pindah ke Swiss Belhotel, Harbour Bay.

Ia mengakui, pada pertemuan itu ia bertanya ke Edy soal perkembangan proses pengajuan izin lokasi reklamasi yang diajukan PT Citra Buana Prakarsa.

Pada waktu itu, Edy, kata Sugiarto, menyampaikan bahwa proses perizinan belum selesai. Karena persetujuan izin merupakan kewenangan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri saat itu.

“Pada waktu itu, Edy memang meminta bantuan bagi keperluan Pak Gubernur. Tetapi saya tidak ada memberikan bantuan tersebut,” tegas Sugiarto.

Meskipun jawaban Sugiarto berbeda dengan kesaksian Edy Sofyan beberapa waktu lalu, jaksa KPK tetap menerima penjelasan tersebut.

Majelis hakim mengatakan, walaupun BAP berbeda dengan persidangan, pihaknya akan membuat kesimpulan tersendiri.(jpg)