batampos.co.id – Alokasi anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 11 triliun di 2020, dinilai jauh dari kebutuhan oleh pengembang properti.
Dengan anggaran tersebut, pengembang memprediksi realisasi pembangunan rumah murah akan stagnan atau kurang lebih sama dengan realisasi 2018 dan 2019.
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan, anggaran tersebut bahkan sebagian sudah terpakai untuk menutupi pembiayaan tahun 2019.
”Jadi dari total anggaran itu, sekitar 2 triliun Rupiah, sudah terpakai di 2019, jadi sisa Rp 9 triliun,” ujarnya, saat dihubungi Jawa Pos, Selasa (7/1/2020).
Menurutnya, dengan sisa anggaran tersebut, hanya cukup untuk membiayai sekitar 90 ribu unit dan diperkirakan akan habis pada Maret atau April 2020 mendatang.
”Harusnya pemerintah memang merubah itu anggaran atau setidaknya mencari alternatif. Sudah pernah kita sampaikan tapi (pemerintah, red) masih tenang-tenang,” tambah Totok.
Kata Totok, idealnya dengan target pembangunan rumah bersubsidi oleh REI sebesar 260 ribu unit dan membutuhkan anggaran sekitar Rp 18 triliun.
REI juga mengaku sudah menyampaikan beberapa opsi alternatif jika pemerintah tidak ingin menambah alokasi FLPP.
Misalnya dilakukan skema pemecahan agar lebih banyak rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat dijangkau dalam program pemerintah.
Usulan skema ini, lanjutnya, untuk konsumen dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta dan disediakan subsidi anggaran Rp 1 triliun.
Dengan jumlah anggaran itu, maka dapat dijalankan program subsidi kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan bunga 5 persen dengan tenor 20 tahun.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 10 triliun dialokasikan kepada masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 5 juta.
Dengan peningkatan batas penghasilan ini dari Rp 4 juta, maka pemerintah dapat mengenakan bunga FLPP sebesar 8 persen dan tenor 20 tahun.
”Jadi supaya cakupannya lebih banyak,” beber Totok.
Selain itu, pengembang juga menyampaikan beberapa konsep alternatif.
Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebagai salah satu asosiasi yang juga menaungi pengembang yang membangun rumah murah menjelaskan beberapa konsep tersebut.
Pertama, mengusulkan pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk program subsidi perumahan bagi anggotanya.
”Selama ini, sekitar 70 persen pembeli rumah subsidi skema KPR FLPP yang dananya berasal dari pemerintah (APBN) itu adalah anggota BPJS-TK,” ujar Ketua Umum Himperra Endang Kawidjaja, Kamis (9/1/2020).
Menurut Endang, jika 70 persen dari anggotanya bisa memanfaatkan dana program perumahan BPJS-TK, tentu akan lebih banyak lagi yang bisa memiliki rumah subsidi.
Lalu Himperra juga sempat menyinggung tentang efisiensi dana subsidi energi tabung gas elpiji (3 kg) yang selama ini dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran.
”Ini hanya usulan saja, kami tidak bicara jauh, namun dari informasi yang kami dapatkan sebanyak 40 persen 75 triliun dana tersebut salah sasaran, dimanfaatkan bukan untuk orang miskin. Nah, dana itu kami usulkan bisa dimanfaatkan untuk subsidi perumahan,” beber Endang.(jpg)