batampos.co.id – Perjuangan untuk menjadikan Natuna sebagai provinsi khusus terus bergulir di masyarakat, bahkan seluruh organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan maupun partai politik di Natuna, sepakat memperjuangkan pembentukan Natuna sebagai provinsi khusus.

Kesepakatan memperjuangkan Natuna sebagai provinsi khusus dilaksanakan dalam pertemuan seluruh organi-sasi di Ranai sebelum kedata-ngan Presiden Joko Widodo di Natuna.

Ketua KNPI Natuna, Haryadi, mengatakan, dalam pertemuan sebelumnya seluruh elemen masyarakat dan pemuda sepakat menyuarakan aspirasi Natuna dijadikan provinsi khusus dan diharapkan mendapat restu dari Presiden.

Natuna sebagai beranda depan NKRI bagian Utara ini katanya, berbatasan laut beberapa negara tetangga. Mengharapkan perhatian serius dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

”Kepulauan Natuna adalah bagian dari beranda depan NKRI, penguatan di segala sektor perlu dipertimbangkan pemerintah, tidak hanya pertahanan, ekonomi maupun kedudukan pemerintahan daerah di Natuna harus ditingkatkan,” kata Haryadi, Kamis (9/1).

Keinginan masyarakat Natuna membentuk provinsi khusus, katanya, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa wilayah perairan laut dari 0-12 mil sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sementara dari seluruh luas wilayah Kabupaten Natuna, 99,25 persennya berupa lautan, dan hanya 0,75 persen yang berupa daratan.

Di satu sisi, sambungnya, letak geografis Kepulauan Natuna berada lebih dekat dengan negara tetangga, se-perti Malaysia, dan berbatasan langsung dengan laut negara asing yang lebih rawan melakukan illegal fishing, meraup sumber daya alam, baik nelayan Tiongkok, Vietnam, maupun Thailand.

”Tentu perjuangan pembentukan provinsi khusus ini perlu dukungan semua masyarakat di Natuna maupun berada di luar daerah,” harapnya.

Sebelumnya keinginan Natuna dijadikan provinsi khusus juga dicetuskan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti. Ini sebagai langkah mempercepat pembangunan Natuna di perbatasan. Politisi Partai Golkar ini mengharapkan wacana dan aspirasi masyarakat mendapat dukungan dari pemerintah.

Ngesti mengatakan, saat ini pemerintah daerah sulit ikut mengawasi sumber daya alam di depan mata. Sementara di laut cenderung dan rawan terjadi pencurian ikan. Penguatan kedudukan pemerintahan daerah tentunya dapat memberikan kewenangan lebih mengelola laut.

Ngesti mengatakan, wacara pembentukan provinsi khusus ini baru sebatas lisan. Pemerintah daerah belum menyampaikan proposal kepada pemerintah pusat.

”Wacana ini (Provinsi khusus, red) baru lisan, secara resminya belum. Tapi masyarakat sudah mulai menyuarakan dibentuknya provinsi khusus untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” ungkapnya. (arn)