batampos.co.id – Rencana pemerintah mendatangkan kapal-kapal ikan dari pantai utara (Pantura) Pulau Jawa ke Laut Natuna menimbulkan kekhawatiran dari nelayan lokal, meski tujuannya menghambat masuknya nelayan asing. Kekurangan sarana dan kemampuan peralatan tangkap nelayan lokal yang terbatas bisa membuat mereka tersisih.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin, mengatakan ketimbang mengerahkan ribuan nelayan Pantura, ada baiknya pemerintah pusat memberdayakan 40 ribu nelayan Natuna secara optimal.

Caranya, memberi bantuan peralatan tangkap yang lebih modern, dan membantu sarana kapal nelayan yang memiliki kemampuan melaut lebih jauh, serta tahan ombak.

”Kalau dilihat dari perlengkapan dan sarana tangkap, tentu nelayan Natuna masih jauh tertinggal. Kebanyakan alat tangkap nelayan Natuna manual,” ujarnya, Senin (13/1).

Meski perlengkapan manual dan ukuran kapal lebih kecil, nelayan tradisional tetap berani melaut di atas 12 mil dari garis pantai. Karena secara alami, keberadaan ikan berpindah-pindah. Sehingga tidak jarang nelayan lokal berpapasan dengan nelayan asing.

”Memang nelayan lokal jarang bisa menjangkau ZEE (zona ekonomi eksklusif) di perbatasan karena keterbatasan sarana. Mereka perlu penguatan termasuk mendapat kapal tangkap yang lebih besar dengan alat tangkap yang lebih modern,” ujar Zakimin.

Atas dasar itu pula, para nelayan dan masyarakat Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan nelayan Pantura ke Laut Natuna. Jika alasannya untuk mengusir kapal asing, menurut mereka, pemerintah melalui TNI masih mampu melakukannya.

Sejumlah nelayan di Natuna mengatakan, jika 500 kapal nelayan Pantura dikerahkan ke Laut Natuna, akan muncul masalah baru. Karena tidak ada regulasi yang tegas menentukan zona tangkap nelayan lokal dan nelayan dari luar. Kalaupun dibuatkan regulasinya, tetap saja nelayan dari luar berada di 12 mil.

Kapal nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (9/1).
F. Imam Husein/Jawa Pos

”Kami mengharapkan adanya kebijakan nyata pemerintah untuk menguatkan nelayan lokal. Selama ini kami sudah ikut menjaga kedaulatan Laut Natuna. Berikan kami kapal lebih besar untuk jangkau ZEE,” ujar Boy, nelayan Desa Sepempang.

Kerahkan 447 Kapal Ikan

Di sisi lain, pemerintah terus mematangkan rencana mengerahkan para nelayan dari Pantura Jawa ke perairan Natuna. Kemarin, masalah tersebut dibahas kembali di kantor Kemenko Polhukam. Dalam rapat tersebut, Aliansi Nelayan Indonesia memastikan bahwa 447 kapal ikan telah siap berangkat.

Keterangan itu disampaikan langsung oleh Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono, setelah rapat.

”Ada 447 kapal yang siap. Kemudian yang kami utamakan 177 kapal yang di atas 100 GT,” ungkap dia. Dia mengakui, pihaknya menyiapkan kapal untuk bertolak ke Natuna Utara dengan ukuran paling kecil 60 GT.

Lantaran lokasi dan medan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara termasuk jauh, Riyono menilai kapal dengan ukuran besar cocok dikirim lebih dulu. Meski belum ada kepastian terkait keberangkatan, Riyono menyampaikan bahwa besar kemungkinan ratusan kapal yang sudah siap tidak berangkat bersamaan.

Berdasar data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kapasitas kapal ikan yang bisa melaut di Natuna hanya 305 kapal. Khusus untuk pemberangkatan nelayan dari Pantura ke Natuna Utara, mereka baru merekomendasikan 20 kapal.

”Tapi ini kan bukan hanya misi penangkapan ikan. Tapi, misi ngusir (kapal ikan Tiongkok) dari hak berdaulat kita,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya siap apabila nelayan-nelayan Pantura yang diberangkatkan ke Natuna Utara lebih banyak dari rekomendasi KKP. ”Ya sekitar 50 sampai 80 (kapal ikan) yang berangkat dulu,” imbuhnya. Soal pemberangkatan, para nelayan menyesuaikan. Namun, besar kemungkinan pemberangkatan dilaksanakan bertahap.

Waktu pasti keberangkatan para nelayan dari Pantura ke Natuna Utara, lanjut dia, akan disampaikan setelah Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD melaksanakan rapat koordinasi di Natuna. Rencananya dia akan bertolak ke sana hari ini (14/1/2020) kemudian melaksanakan rapat koordinasi besok (15/1/2020).

Namun demikian, pemerintah sudah membentuk tim kecil. Selain kementerian, lembaga, dan instansi terkait Natuna Utara, termasuk di dalamnya para nelayan dari Pantura.

”Kami masuk tim kecil itu untuk finalisasi kapan, bagaimana, dan siapa yang duluan,” terang Riyono.

Dia memastikan tidak akan ada masalah antara nelayan Pantura dengan nelayan Natuna. Menurut dia, perwakilan dari DPRD Natuna juga datang dalam rapat di Kemenko Polhukam itu.

”Disampaikan agar jangan sampai terjadi konflik sosial,” ungkap dia.

Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah merespons kekhawatiran tersebut.

”Ini misi nasional. Jangan provokatif ke masyarakat,” tambahnya.

Riyono juga memastikan, nelayan-nelayan dari Pantura siap bekerja sama dengan nelayan Natuna. Termasuk di antaranya terkait pembagian zona tangkap.

”Kalau di bawah 30 GT dan di bawah 12 mil itu kan kewenangan temen-temen Natuna,” imbuhnya. Para nelayan dari Pantura hanya akan melaut di ZEE Indonesia yang berada di laut dalam.

Soal alat tangkap, Riyono menyebutkan, bakal menyesuaikan. Yang pasti, mereka tidak akan memakai pukat harimau. Ketika dikonfirmasi oleh awak media, Mahfud mengakui rapat teknis berkaitan dengan nelayan Pantura ke Natuna Utara tengah dilaksanakan.

”Besok (hari ini) saya mau ke Natuna. Itu rapat teknisnya,” ucap dia. (*/arn/syn/oni)