batampos.co.id – Delapan menteri akan melakukan rapat terbatas (ratas) guna mematangkan rencana pengerahan nelayan Pantura ke Perairan Natuna, Rabu (15/1/2020). Pengerahan ini tetap dilakukan meski mendapat penolakan dari nelayan Natuna.

Delapan menteri yang akan mengunjungi Natuna, yakni Menkopolhukam, Mahfud MD; Menkomaritim, Luhut Binsar Panjaitan; Menhub Budi Karya Sumadi; Menlu Retno Marsudi; Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro; Menteri KKP Edhy Prabowo; Menhan Prabowo Subianto; dan Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, mengatakan, menurut jadwal delapan menteri tersebut akan menggelar rapat terbatas di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Pemerintah daerah dalam hal ini akan dilibatkan.

”Kedatangan delapan menteri ini membahas tentang mobilisasi nelayan Pantura ke Natuna. Ratasnya di KRI nanti,” jelas Ngesti.

Dikatakannya, dalam rencana pemerintah mengerahkan nelayan Pantura untuk mengamankan wilayah ZEE ini harus diperjelas dalam aturan dan regulasi. Dan nelayan Natuna harus mendapat perhatian khusus agar dapat bersaing dengan nelayan Pantura.

”Memang rencana ini mendapat penolakan dari nelayan karena ada ke khawatiran. Jadi, pemerintah harus betul-betul dipertimbangkan agar tidak merugikan masyarakat nelayan di Natuna,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, mengatakan, kedatangan menteri tersebut merupakan tindak lanjut kehadiran Presiden Jokowi, belum lama ini.

Perairan dekat Pulau Tiga barat, Nautna, Jumat (10/1). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)

Dalam pertemuan nanti, Isdianto mengaku akan menyampaikan segala persoalan yang ada di Kepri, khususnya Natuna. Selain itu, Isdianto berharap ada solusi konkret dari pemerintahan pusat atas segala permasalahan yang ada di Kepri.

”Kami mendengar persoalan, dan memaparkan persoalan juga nanti,” ujarnya.

Bagaimana dengan penolakan nelayan di Natuna? Isdianto berharap semua orang bisa bijak melihat permasalahan tersebut.

Secara tersirat, Isdianto tidak menolak kedatangan para nelayan Pantura di Natuna.

Karena kedatangan nelayan pantura, akan meramaikan kegiatan penangkapan ikan di Natuna.

”Kalau ditolak, yah sah-sah saja. Persoalan secara keseluruhan haruslah dilihat. Dari pada orang luar masuk, baiknya orang dalam (nelayan pantura),” ucapnya.

Isdianto berharap solusi terbaik dari wilayah Natuna. Ia mengakui area tangkap wilayah Natuna sangat luas. Namun, para nelayan di Natuna, tidak memiliki peralatan yang mumpuni. Kapal dan alat tangkap yang kurang mumpuni ini, menyebabkan nelayan memiliki keterbatasan.

”Sehingga tidak bisa mencapai beberapa daerah tertentu di Natuna,” ucapnya.

Ia meminta nelayan di Natuna dapat dilengkapi dengan alat tangkap dan kapal yang mampu bersaing dengan kapal ikan asing. Selain itu dapat diberikan pelatihan yang benar.

”Sehingga bisa bersaing,” ucapnya.

Selain itu, Isdianto juga berharap pemerintah pusat bisa menciptakan formulasi yang sesuai untuk keberadaan nelayan di Natuna. (ska/arn)