batampos.co.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam mengaku tidak pernah mengeluarkan izin hiburan di lokasi Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti (PRSNP) di Teluk Pandan atau Sintai, Batuaji. Karena itu, tempat hiburan tersebut diminta segera ditutup.

”Izin kan diserahkan ke kami, tapi kami tidak pernah ada keluarkan izin. Artinya menyalahi, tutup saja,” kata Kepala DPM PTSP Batam, Firmansyah, Selasa (14/1/2020).

Sebelumnya, urusan tempat hiburan tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Untuk urusan perizinan di dinas ini sebelumnya, Firmansyah mengaku tidak tahu.

”Rasanya memang tak ada izin di sana, kan itu panti rehabilitasi, bukan tempat hiburan,” imbuhnya.

Di waktu terpisah, Firmansyah pernah mengatakan, jika tidak berizin, bisa langsung ditindak Satpol PP Batam.

Kepala Satpol PP Batam, Salim, mengatakan ia telah menugaskan anggotanya turun meninjau langsung ke lapangan.

Lokalisasi sintai. Foto: Eusebius/ batampos.co.id

Walau DPM PTSP telah memastikan tidak ada satupun bar memiliki izin, pihaknya merasa perlu memastikan dasar bar tersebut beroperasi.

”Apa dokumennya, kami akan cek. Termasuk bar itu bagaimana sebenarnya, apakah bar seperti umumnya. Hasilnya akan kami infokan beberapa hari lagi,” kata Salim.

Ia menyebutkan, sepengetahuannya, Pemko Batam tidak pernah mengizinkan perihal kegiatan prostitusi di Batam.

Soal fakta bahwa di lokasi ini ada kegiatan prostitusi dan bisakah ditutup, ia mengatakan, menunggu keputusan bersama OPD terkait.

”Kalau tidak ada izin, kami arahkan urus izin hiburan, bukan prostitusinya ya. Tapi kita koordinasikan dengan OPD terkait dulu,” ujarnya.

Untuk diketahui, pihak yang mestinya berperan utama dalam pengawasan tempat hiburan di Batam adalah di Disbudpar Batam.

Beberapa hari lalu, DPM PTSP Kota Batam menunggu keputusan Disbudpar untuk menindaklanjuti aktivitas di kawasan Sintai.

Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, menangani masalah pelanggaran tempat hiburan, pihaknya mengedepankan pembinaan.

Namun, ia tak menampik tempat hiburan yang membandel dan melanggar akan ditindak.

”Tapi sesuai prosedur, step by step (bertahap), dari peringatan bahkan penutupan tempat usaha,” ujarnya.

Menurutnya, tim yamg dikoordinir Disbudpar akan bergerak terkait tindak lanjut tempat hiburan di Sintai. Namun menurut dia, pihaknya tidak ingin gegabah mengambil tindakan.

”Kalau berkaitan dengan pidana tentu ada aparat kita. Kami juga akan menyiapkan hotline (pusat pengaduan) sebagai media kami menampung laporan,” papar dia.(iza)