batampos.co.id – Tingkat kepatuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk membayar pajak kendaraan masih rendah.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menyebutkan, total kendaraan baik roda dua dan empat saat ini sekitar 1,2 juta.

Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 48 persen saja yang taat membayar pajak kendaraan.

“Artinya sekitar 52 persen lagi masyarakat belum taat membayar pajak kendaraan,” kata Diky, Rabu (15/1/2020).

Diakuinya, dari 52 persen yang tidak membayar pajak kendaraan, sebagian besarnya atau sekitar 30 persen merupakan kendaraan tua atau kendaraan lama.

“Di Batam ada beberapa kategori kendaraan. Ada kendaraan nasional FTZ dan kendaraan bekas Singapura,” jelasnya.

“Eks Singapura itu ada seri V dan seri Z dan seri Z ini 30 persennya adalah mobil lama,” terang Diky lagi.

Terkait kebijakan pajak mobil lama ini lanjut dia, memang ada sejumlah tanggapan dan saran dari masyarakat Batam.

Ilustrasi kendaraan di Kota Batam. Dishub Kota Batam menyatakan ada ribuan kendaraan di Kota Batam tidak layak jalan. Foto: dalil harahap/batampos.co.id

Mereka mempertanyakan pajak kendaraan lama lebih mahal dibandingkan pajak kendataan mobil baru.

Oleh sebab itulah kata Diky, Gubernur Kepri menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2019 mengenai penyesuaian pajak terhadap mobil tua.

“Dan penyesuaian pajak kendaraan ini juga sudah kita sampaikan juga ke media,” sambung Diky.

Dimana mobil pembuatan tahun 1999 ke bawah diberikan penyesuaian pajak sebesar 50 persen.

Kendaraan tahun 2000 sebesar 40 persen dan tahun 2001 sebesar 30 persen. Sementara kendaraan tahun 2002 sebesar 20 persen serta 2003 sebesar 10 persen.

“Artinya masyarakat yang memiliki kendaraan lama sudah sepatutnya membayar pajak kendaraan,” harapnya.

Ditambahkan Diky, tata cara meningkatkan pajak kendaraan, BP2RD turut melakukan langkah perventif.

Salah satunya melalui razia penegakan hukum di Kepri. Terutama di Batam yang mana jumlah kendaraan mencapai 700 ribu unit.

Razia dilakukan dua kali dalam satu bulan. Sehingga untuk tahun 2020 ini razia pajak kendaraan di seluruh Kepri dilakukan sebanyak 24 kali.

Selain itu BP2RD juga melakukan penagihan aktif door to door. Cara ini dianggap Diky juga cukup besar pengaruhnya terhadap pembayaran pajak kendaraan di masyarakat.

Selanjutnya BP2RD bekerjasama dengan kantor Pos guna memudahkan wajib pajak.

“Masyarakat tak perlu datang ke kantor samsat. Cukup hubungi kantor pos, kemudian petugas pos langsung menjemput dokumen dan membayarkan ke samsat,” bebernya.

Kemudahan lainnya adalah hadirnya e-samsat. Wajib pajak cukup membayar pajak melalui gadget di rumah tanpa harus datang dan antre di kantor Samsat.

“Cukup di rumah saja, kini sudah bisa bayar pajak pakai gadget android,” bebernya.

Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat tambah Diky diperuntukan untuk pembangunan Provinsi Kepri dan pembangunan di daerah.

Sebab 30 persen dari pajak kendaraan tersebut diserahkan ke pemerintrah daerah masing-masing.

“Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraannya,” pungkas Diky.(rng)