batampos.co.id – Tahun ini, kuota rumah subsidi akan dikurangi. Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya untuk membiayai pembangunan 102 ribu unit rumah subsidi.

Jumlahnya menurun sebesar 100 persen lebih dibanding kuota pada 2018 yang mencapai 256 ribu unit.

“Sebenarnya ini sangat mengkhawatirkan karena banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa kesempatan untuk memiliki rumah sangat sedikit sekarang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (15/1/2020).

Pada 2019, kuota rumah subsidi yang dapat fasilitas FLPP itu mencapai 160 ribu unit dan Batam dapat kuota sekitar 1.300 unit.

Tapi dengan penurunan jumlah kuota, maka Batam kemungkinan hanya akan kebagian 900 unit saja.

“Ditambah lagi dari 102 ribu unit itu, 10 ribu-nya diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), maka jumlahnya akan semakin berkurang,” ungkapnya.

REI, kata Achyar, sudah menyarankan skema kepada pemerintah agar jumlah kuota tersebut ditambah lagi, mengingat kebutuhan akan rumah sangat tinggi di Indonesia.

“REI itu ada usulan bahwa kredit murah tidak perlu hingga 20 sampai dengan 25 tahun seperti saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, lebih baik dipercepat karena jika konsumen sudah kerja selama lima tahun saja, maka daya beli akan meningkat.

Selain itu kata dia, cicilan dengan bunga komersial dapat dilakukan agar tidak membebankan pemerintah.

“Dengan begitu, maka akan dapat memperluas kesempatan memiliki rumah,” terangnya.

Ilustrasi pembangunan perumahan di Batam. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Menurut dia, persoalan rumah subsidi ini menjadi rumit. Karena, sudah banyak masyarakat yang menaruh angan-angan untuk memiliki rumah, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Mereka jadi resah, karena sudah menabung dan menunggu fondasi selesai. Tapi tiba-tiba, rumah subsidi dikurangi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida.

Tahun 2018, kuota rumah FLPP mencapai 256 ribu. Tahun 2019 mencapai 160 ribu dan tahun ini hanya 100 ribu unit saja.

Totok menyarankan, jika dana pemerintah terbatas, maka lebih baik mengurangi tenor KPR subsidi.

“Sekarang ada yang 20 tahun, maka kurangi jadi 10 tahun supaya anggarannya terbagi,” jelasnya.

“Toh sudah 10 tahun, maka si pemilik rumah yang merupakan MBR, gajinya sudah naik berlipat. Sehingga kredit KPR-nya lebih ringan,” katanya lagi.

Menurut Totok, lebih baik seperti itu, daripada membiarkan masyarakat berangan-angan memiliki rumah, tapi sulit terealisasi.

“Idealnya untuk tahun ini saja butuh 280 ribu unit rumah FLPP, dimana tiap tahun kebutuhan rumah naik 30 ribu unit. Dan juga harganya tiap tahun naik tujuh persen. Tolong peme-rintah bisa mempertimbangkan hal ini,” paparnya.

Sedangkan, Direktur Consumer Banking BTN, Budi Satria, mengatakan, pihaknya juga sudah mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Mereka juga sudah setuju dan akan diajukan lagi ke Kementerian Keuangan sebagai kuasa pemegang anggaran,” ucapnya.

Tahun 2019, BTN sudah membiayai KPR non subsidi bagi 127 ribu unit rumah FLPP. Seluruh realisasi anggaran yang ditargetkan, sudah terserap.

“Masing-masing nilai rumahnya itu Rp 140 juta,” katanya.

Sebenarnya, masih banyak cara untuk menjadi skema pembiayaan rumah FLPP. Salah satunya dengan KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2PT).

KPR BP2PT adalah kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara BTN dengan Kementerian PUPR yang diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah memiliki tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya.

Jangka waktu hingga 20 tahun dengan subsidi bantuan uang muka hingga Rp 32,4 juta.

“Dengan skema BP2PT, relatif tak ada batasan. Makanya saya berharap supaya tahun depan itu lancar. Khususnya di Sumatera karena potensinya bagus dan permintaan rumah subsidi itu bagus sekali,” pungkasnya.(leo)