batampos.co.id – Desakan mengembalikan fungsi Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti (PRSNP) di Teluk Pandan atau kawasan Sintai terus disuarakan berbagai kalangan.

Hal ini karena bertahun-tahun lokasi tersebut justru disulap menjadi lokasi prostitusi.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan, pemanfaatan lokasi ini sudah jelas berlawanan dengan peruntukan awal.

Menurut dia, hal ini melanggar Perda dan Pemko Batam berkewajiban menegakkan aturan.

“Sekarang lokasi itu malfungsi. Lokasi pusat rehabilitasi yang dibuat untuk pembinaan, malah sekarang ada prostitusi, bagaimana bisa baik,” ucap Lagat, Rabu (15/1/2020).

Ia menyampaikan, pelanggaran aturan lokasi ini cukup kentara. Namun, ia mengaku heran Pemko Batam seolah membiarkan dan tidak melakukan penindakan.

Baca Juga: Tidak Ada Izin Hiburan di Sintai, Kepala DPM-PTSP: Tutup Saja

Aktivitas prostitusi, lanjut Lagat, muncul karena bar-bar banyak dibangun setelah bangunan rehabilitasi dibangun.

Lokalisasi sintai. Foto: Eusebius/ batampos.co.id

“Awalnya tak ada bar, tapi kini sudah ada 20-an bar. Kenapa dibiarkan, bar itu muncul belakangan, ada di situ dua bangunan rehabilitasi. Ratakan bar-bar itu biarkan bangunan rehabilitasi yang berdiri, kan ini fungsinya,” papar dia.

Pembiaran lokasi ini sebagai kawasan prostitusi, seolah melegitimasi kawasan ini adalah kawasan lokalisasi prostitusi yang berizin, padahal tidak.

Baca Juga: ABG yang Dijadikan PSK di Sintai Dipaksa Layani Pria Hidung Belang Hingga Subuh

Dalam hal ini, bahkan Pemko Batam mengaku tidak pernah mengizinkan kegiatan prostitusi di Batam.

“Dibuat seolah resmi karena ada bar. Gusur bar penyebab prostitusi, bawa beko (ekskavator) dan ratakan,” tegas dia.

Menurut dia, kasus eksploitasi anak beberapa waktu lalu merupakan secuil kasus di lokasi ini.

Ia mengibaratkan fenomena gunung es. Dalam hal ini, kata dia, Pemko Batam, lanjut dia, seharusnya cukup tegas.

Baca Juga: Terungkap, Ada ABG Dijadijan PSK di Sintai

“Apa manfaatnya untuk Pemko Batam sehingga dibiarkan, saya sudah selidiki tak ada retribusi juga yang didapat di sana,” katanya.

Ia meminta Pemko Batam juga tidak ragu menangani hal yang sudah jelas tidak sesuai aturan. Menurut dia, ini berkenaan dengan wibawa pemerintah.

“Sudah jelas itu peruntukannya rehabilitasi untuk eks PSK (Pekerja Seks Komersial) dari Batumerah, Teluk Bakau, dan lain-lain. Sekarang malah berubah,” katanya lagi.(iza)