batampos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan mengubah penyaluran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ini.
Bantuan tersebut akan langsung disalurkan dari pemerintah pusat ke sekolah. Harapannya, agar bisa segera digunakan oleh sekolah yang membutuhkan.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Harris Iskandar, membenarkan adanya perubahan mekanisme BOS.
”Nanti akan diluncurkan oleh Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim), minggu depan. Tunggu saja,” ucapnya kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), kemarin.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim menilai, perubahan penyaluran BOS langsung ke sekolah lebih efektif.
Bisa diterima lebih cepat ke sekolah yang memang membutuhkan. Penyalurannya dari Kementerian Keuangan langsung kepada sekolah.
Kemendikbud berperan memberikan data sekolah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan.
Sementara, pemerintah daerah (Pemda) yang selama ini menjadi tangan kedua menyalurkan dana BOS, kini bertugas memonitor kinerja sekolah saja.
”Selain itu, untuk pengawasan dan pengelolaan BOS selanjutnya sudah ada perangkat seperti inspektorat pusat maupun daerah. Setiap kementerian/lembaga tentu ada guideline-nya,” terang Ainun.
Perubahan tersebut ditengarai akibat banyak laporan sekolah yang terlambat menerima dana BOS.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji membenarkan hal tersebut. Tidak dimungkiri, lanjut dia, banyak permainan terkait dana pendidikan di tingkat Pemda.
Misalnya, menggunakan dana pendidikan untuk program lain yang tidak sesuai peruntukannya.
”Saya lebih suka (penyaluran dana BOS) langsung,” ucap Indra.
Jadi, sudah tidak ada lagi penyalahgunaan maupun penyeleewengan anggaran pendidikan di tingkat Pemda.
Hanya saja, sampai saat ini Indra mempertanyakan tidak adanya evaluasi terkait BOS. Mulai dari sisi efektivitas, pelaksanaan, dan hasilnya penggunaan anggaran.
”Bisa jadi BOS yang membuat mutu pendidikan kita stagnan. Karena orang sibuk ngurusin administrasi,” tandasnya.(han/jpg)