batampso.co.id – Komisi 1 DPRD Batam menuding ada dugaan permainan Imigrasi disejumlah pelabuhan Batam.

Hal itu disimpulkan dari aturan yang berubah tiba-tiba sehingga melarang sejumlah WNI ke Malaysia pada Minggu (19/1/2020).

Wakil Komisi 1 DPRD Batam, Harmidi Umar Husein, mengaku kecewa dengan aturan Imigrasi yang tiba-tiba berubah sehingga menghambat pelayanan.

Sebab, dari perubahan aturan itu, banyak warga Batam yang punya keperluan penting ke Malaysia harus menunda keinginan tersebut.

“Harusnya, Kepala Imigrasi yang baru memberi kemudahan pelayanan. Bukannya membuat aturan tiba-tiba, sehingga orang yang ingin melihat anaknya sakit ke Malaysia saja harus batal berangkat,” ujar Harmidi di lobi keberangkatan Pelabuhan Batamcenter, Senin (20/1/2020).

“Apalagi (Kepala Imigrasi, red) baru di Batam. Ini laporan dari warga, dan kami pastinya kecewa,” katanya lagi.

Jika ada perubahan aturan harusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga, tidak menyulitkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.

Sebab, dengan adanya aturan yang berubah tiba-tiba, sekitar 120 orang WNI batal berangkat ke Malaysia pada Minggu (19/1/2020).

Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sedang melakukan wawancara kepada salah seorang warga yang hendak membuat paspor. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

“Ini kota maju, pelayanan harusnya bagus. Jangan membuat aturan semena-mena, sehingga menyusahkan masyarakat. Kalau memang butuh uang, minta ke saya. Datang saja ke komisi 1,” terang Harmidi.

Menurut dia, keluhan tak hanya datang dari warga, namun juga hampir semua pengelola pelabuhan di Batam.

Sebab, aturan yang melarang 120 orang WNI ke Malaysia merugikan pelabuhan.

“Bukan tugas imigrasi yang mencekal. Kalau memang ada dugaan mereka jadi TKI, harusnya ditanya jelas, lalu diserahkan ke badan yang memang menangani. Bukannya langsung meng-cut mereka tak boleh berangkat,” jelas Harmidi lagi.

Di lain hal, ia berharap kedepannya Imigrasi dapat segera berbenah. Memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak lagi ada kejadian yang sama.

“Langkah kedepan seperti apa belum bisa tentukan. Yang jelas lihat beberapa hari kedepan, semoga tak terjadi hal serupa,” imbuhnya.’

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pemeriksaan 4 Imigrasi Batam, Anton Sembiring menjelaskan, kejadian kemarin bukanlah pencekalan.

Namun lebih kepenundaan keberangkatan, karena yang WNI tersebut tak bisa menunjukan dokumen yang diminta petugas.

“Memang ada aturan dari pimpinan untuk meningkatan pelayanan. Salah satunya peningkatan pengawasan dari TKI non prosedural. Kemarin yang berangkat sempat tertunda karena mereka tak bisa menunjukan berkas,” ujar Anton.

Menurut dia, saat ini ke 120 WNI yang sempat ditunda berangkat, sudah berangkat menggunakan kapal Feri. Pihaknya sudah selesai mengevaluasi berkas dan dokumen WNI tersebut.

“Aturan memang lebih diperketat, terkait TPPO dan pekerja ilegal. Karena itu pengawasan lebih diperketat. Namun saat ini mereka sudah berangkat,” jelas Anton.

Sementara, Manajer Pengelola Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter, Nika Astaga tak bisa memberi komentar mengaku ditanyai DPRD Batam terkait keluhan warga. Namun mereka tak punya wewenang untuk menjawab.

“Kami tak tahu, yang bisa menjawab Imigrasi,” pungkas Nika.(she)