batampos.co.id – Komisi IV DPRD Kota Batam menuding kekosongan sejumlah obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah disebabkan ketidaksiapan manajemen RSUD dalam penganggaran.
Selain itu, kekosongan obat juga terjadi karena tidak jalannya manajemen penganggaran di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
”Sebenarnya tak ada alasan obat di RSUD itu kosong. Sekalipun di awal tahun anggaran,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M. Sihaloho, Selasa (21/1/2020).
Ditegasnya, kekosongan obat ini terjadi hampir setiap tahun. Seharusnya, pihak RSUD sudah belajar dari pengalaman dan mulai mempersiapkan kebutuhan atau cadangan obat di awal tahun.
”Memang pencairan anggaran tidak di tanggal 1. Tapi bukan seperti ini juga menunggu obat habis. Paling tidak, mereka mengantisipasi, ada spare (cadangan) obat yang mereka siapkan,” tegas Tumbur.
Kekosongan obat di RSUD ini, lanjutnya, karena ketidakmampuan manajemen rumah sakit untuk menantisipasi hal-hal yang selalu mereka hadapi setiap tahun.
Mereka terlalu fokus dengan aturan, sehingga tidak ada inovasi dan pemikiran dalam mengantisipasi kekosongan ini.
”Salah satunya dengan menyediakan anggaran tak terduga. Jadi ketika anggaran belum bisa dicairkan sementara stok obat menipis, seharusnya ada pemikiran ke sana,” terang dia.
Apakah kordinasi antarbagian di RUSD tidak jalan sehingga kerap terjadi kekosongan obat? Tumbur menjawab hal ini tentu harus jadi evaluasi Wali Kota Batam.
Apalagi, dengan kekosongan obat ini berakibat tertundanya jadwal operasi enam pasien.
”Artinya ini menyangkut nyawa manusia, yang perlu itu evaluasi di dalam manajemennya. Wali kota harus berani bersikap,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Apakah kekosongan ada kaitan dengan rasionaliasi anggaran di RSUD, Tumbur menjawab, pihaknya akan memanggil pihak RSUD Embung Fatimah sekaligus mempertanyakan hal tersebut.
”Kita belum tahu (dampak rasionaliasi anggaran). Nanti kita akan panggil Direktur RSUD untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat),” pungkasnya.(rng)