batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam masih mempersiapkan diri untuk mengambil tanggungjawab untuk mengelola rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah.

Sesuai dengan PP nomor 72 tahun 2019 RSUD harus berada di bawah Dinkes. Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, tahun ini RSUD Embung Fatimah masih dikelola dan memiliki manajemen sendiri.

Seluruh pengelolaan mulai dari pendapatan hingga pengeluaran serta target menjadi tanggung jawab Direktur dan perangkat di rumah RSUDEF.

“Belum tahun ini diterapkan. Karena masih butuh persiapan termasuk Perwako yang mengatur tentang perubahan tersebut,” kata dia, Rabu (22/1/2020).

Didi menjelaskan penerapan peraturan tersebut paling lambat dua tahun pasca dikeluarkan.

Pasien antre di bagian pendaftaran RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji, beberapa waktu lalu. Saat ini, RSUD EF telah menerapkan e-Resep untuk memudahkan penebusan resep obat. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Selama rentang waktu tersebut, pemerintah daerah diminta mematangkan perubahan struktur, kebijakan dan tanggung jawab dan hal lainnya.

“Nanti digodok dulu. Ke depan Dinkes akan membawahi rumah sakit. Sebelum diterapkan tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan evaluasi,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan aturan ini akan memudahkan Dinkes dalam mengawasi jalannya pelayanan di RSUD.

Permasalahan yang dihadapi rumah sakit saat ini akan dijadikan evaluasi untuk ke depannya.

“Tujuannya untuk memudahkan pastinya. Sekarang Dinkes tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan RSUDEF. Setelah diterapkan tentu akan berbeda. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.

Untuk itu, masih ada waktu selama dua tahun ke depan menerapkan peraturan baru ini.

Selama itu, RSUDEF tetap beroperasi dan menjalankan tugas serta pelayanan terpisah dari Dinkes Batam.

“Masih panjang prosesnnya. Mudah-mudahan nanti bisa segera dibahas dan diterbitkan Perwako terkait ini dan pelayanan jauh lebih baik,” tutupnya.(yui)