batampos.co.id – Sikap Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, yang terkesan enggan memenuhi janjinya membebaskan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk lahan di bawah 200 meter, membuat masyarakat kecewa. Janji itu dilontarkan Rudi sebelum menjabat wali kota Batam dan kepala BP Batam.

Sikap Rudi itu juga tercermin dari pernyataan-pernyataannya setelah menjabat kepala BP Batam. Rudi selalu menyebut UWTO tak bisa dihapus karena menjadi sumber pendapatan penting BP Batam, untuk menggaji ribuan karyawan lembaga itu.

Pernyataan itu, salah satunya, dilontarkan Rudi pada acara sosial di Perumahan Taman Raya, Selasa (21/1) lalu. Video rekaman ucapan Rudi yang menyebut tak bisa menggratiskan UWTO sebab bisa mengganggu pembangunan infrastuktur beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan di Batam, dan memantik beragam reaksi. Ada yang kecewa, ada juga yang menilai Rudi ingkar janji.

Gerah disebut demikian, Rudi akhirnya mengundang sejumlah media untuk meluruskan pernyataannya itu. Ia menilai, kutipan ucapannya yang menyebar di masyarakat tidak utuh, melainkan hanya diambil sepenggal-sepenggal.

”Makanya saya luruskan. Saya tak pernah sampaikan bahwa saya tak akan selesaikan pembebasan UWTO untuk lahan 200 meter ke bawah,” kata Rudi, Kamis (23/1), di Gedung Marketing Center BP Batam.

Ilustrasi Perumahan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Namun, untuk mewujudkan janjinya itu, Rudi mengatakan, tidak bisa melakukannya dalam waktu dekat. Dan, Rudi tak dapat memastikan kapan janjinya itu bisa diwujudkan. Karena, kata dia, saat ini ia mesti menyelesaikan urusan kampung tua yang merupakan amanat dari pemerintah pusat.

”Sesuai arahan Presiden yang datang (ke Batam, red) Maret 2019, beliau minta kampung tua diselesaikan dan diberi sertifikat hak milik. Titiknya ada 37 dan tiga sudah selesai. Jadi, sisanya 34 akan diselesaikan dulu,” ungkapnya.

Menurut Rudi, menyelesaikan urusan 34 titik kampung tua membutuhkan waktu yang panjang. ”Pegawai BP di bagian lahan tak cukup banyak untuk selesaikan tugas ini, karena masih ada tugas pelayanan tiap hari. Jadi, tak mungkin loncat-loncat saya,” tuturnya.

Khusus untuk UWTO, Rudi kembali menyatakan sumber gaji karyawan BP Batam yang paling utama itu adalah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari UWTO.

”Ada satu hal penting, BP bisa beroperasi adalah karena PNBP dari UWTO. Jadi, bukan tak saya lakukan, tapi sekarang BP bisa gajian sumbernya dari UWTO. Sebagai pimpinan BP, ini jadi satu dasar untuk mengambil keputusan,” katanya.

Ia melanjutkan, UWTO nanti tetap akan dibebaskan untuk lahan 200 meter ke bawah. Namun, diprioritaskan untuk warga kurang mampu.

”Ini kami mau data dulu soal kemampuan ekonominya. Badan Pusat Statistik (BPS) yang punya peranan penting dalam tentukan peranan apakah miskin atau tidak. Nanti disesuaikan dengan data Pemko Batam,” tuturnya.

Menurutnya, untuk menyelesaikan itu semua, waktunya masih cukup panjang. Tidak bisa hanya satu atau dua tahun. Apalagi ada ratusan ribu lahan 200 meter persegi ke bawah. Dan banyak yang dimiliki warga ekonomi menengah ke bawah.

”Kami inventarisasi dari luas lahan dan kemampuan ekonomi yang menguasai lahan terkait. Mana yang terendah kita mulai, misal 70 meter persegi dan dia tak mampu lagi, kita bantu dulu dan beri sertifikat gratis,” imbuh dia.

Rudi menjelaskan, pembebasan UWTO itu perlu proses. Sebelum UWTO dinihilkan, maka BP akan meningkatkan sumber PNBP dari sumber lain seperti bandara dan pelabuhan, bongkar muat, dan lain-lain. Jika tercapai, maka tidak sulit menolkan UWTO tersebut. Kapan tahapan itu akan tercapai?

”Tetap akan saya selesaikan, tapi tak bisa sekaligus,” ujarnya. (leo/iza)