batampos.co.id – Pemerintah memberikan masa transisi lima tahun bagi honorer untuk menjadi ASN. Melalui CPNS maupun jalur PPPK. Jika masih belum lolos, pemerintah memberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan instansi dan digaji sesuai UMR. Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja membuka peluang seluas-luasnya bagi para honorer untuk mendaftar CPNS dan PPPK. Bagi honorer K-II yang berusia di bawah 35 tahun bisa mendaftar CPNS. Sedang-kan, bagi honorer K-II yang berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti seleksi PPPK.

“Silahkan, selama tenaga honorer tersebut memenuhi persyaratan. Kemudian, memang ada formasi yang dibuka oleh instansi yang me-ngusulkan,” kata pria yang akrab disapa Iwan itu. Bisa dari peme-rintah daerah maupun pusat menyesuaikan kebutuhan organisasi. Pemerintah berharap, dalam lima tahun tersebut mengikuti prosedur untuk mengikuti seleksi. Jika masih tidak lolos hingga 2023, kata Iwan, para honorer diberikan kesempatan bekerja sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah tersebut.

“Dan diberikan gaji sesuai UMR di wilayah kerja masing-masing ditanggung APBD,” terangnya.

Meski demikian, opsi kebijakan tersebut masih bergantung pada evaluasi setelah lima tahun masa transisi. Rekrutmen CPNS dan PPPK sampai 2023 memenuhi atau tidak.

“Yang jelas keputusan tidak hanya dari KemenPAN-RB. Tapi juga Melibatkan Kemendikbud, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga lainnya. Intinya mempertahankan atau tidak itu tergantung kebutuhan organi-sasi,” jelas Iwan.

Menurut dia, masa transisi adalah dalam rangka merapikan masalah honorer. Maka dari itu, pihaknya bersama Kemenkeu masih menghitung kebutuhan pegawai di seluruh Indonesia. Menghitung kekurangannya berapa dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Juga, mempertimbangkan kemampuan anggaran belanja pegawai pemerintah.

“Nah, kira-kira uangnya ada nggak untuk memenuhi kebutuhan pegawai,” ujarnya.

Makanya, rekrutmen CPNS dan PPPK harus maksimal sampai 2023. Tentunya dengan tes agar memenuhi kualitas yang dibutuhkan organisasi. Jadi, tidak semua honorer dapat terakomodasi.

Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2-I) Titi Purwaningsih membenarkan bahwa dalam pertemuan antara pemerintah dengan Komisi II DPR keluar kesepakatan penghapusan tenaga honorer.

’’Namun ada kesepakatan lagi yang tidak tertuang, akan menyelesaikan dahulu honorer kategori dua (K-2),’’ katanya kemarin (27/1).

F. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Peserta CPNS saat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Senin (27/1). Pemerintah memberikan masa transisi lima tahun bagi honorer untuk menjadi ASN.

Titi menuturkan dirinya tidak keberatan dengan penghapusan honorer itu. Apalagi sejak 10 Januari 2013 lalu sudah ada surat larangan pengangkatan honorer dari pemerintah. Menurutnya penghapusan honorer itu sebaiknya dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk mengalihkan status tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK. Namun dalam pengalihan atau pengangkatan tenag honorer itu, Titi berharap pemerintah memberikan solusi yang saling menguntungkan. Dia mengusulkan dibuat payung hukum atau regulasi untuk pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK.

Dia tidak menampik sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi PNS atau PPPK harus menjalani seleksi atau tes. Nah untuk pengangkatan PPPK sebaiknya tes dilakukan sekali saja. Kemudian nilainya dibuat semacam sistem perangkingan secara nasional.

Setelah itu ketika ada pengangkatan PPPK, bisa diambil pelamar dengan nilai tertinggi. Kemudian jika tahun berikutnya ada rekrutmen PPPK, tidak perlu tes kembali. Cukup mengambil PPPK dengan nilai tertinggi berikutnya. Kemudian dia juga meminta supaya passing grade bagi para PPPK dibedakan dengan PNS pelamar umum. Pembedaan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menghargai masa kerja para honorer.

Titi menegaskan saat ini jumlah tenaga honorer yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 56/2012 berjumlah 380 ribuan. Dia membantah data versi pemerintah bahwa tenaga honorer yang memenuhi kriteria hanya 70 ribuan.

’’Data hono-rer yang 380 ribuan itu sudah ada di Kementerian PAN-RB. Sudah pernah dilakukan verifikasi dan validasi,’’ tuturnya.

Dia menegaskan menuntut diangkat sebagai PNS atau PPPK bukan tanpa alasan.

’’Kalau tidak ada dasarnya, saya tidak mungkin ngotot,’’ tuturnya.

Salah satu amanah PP 56/2012 dinyatakan bahwa pengangkatan honorer ditargetkan tuntas pada 2014. Tapi ternyata sampai sekarang masih banyak honorer yang memenuhi syarat tetapi belum jelas nasib pengangkatannya. Dia juga mengatakan pengangkatan PPPK yang dilakukan tahun lalu tidak jelas sampai sekarang. Titi mengatakan para honorer mengikuti tes pada Februari 2019 lalu. Setelah hampir satu tahun berjalan, kejelasan nomor induk tidak kunjung keluar. Informasinya menunggu peraturan presiden. (han/wan)