batampos.co.id – Proses pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak sepenuhnya berjalan lancar. Di awal tahun ini, penyelenggara pemilu diketahui belum menerima kucuran dari sejumlah pemerintah daerah. Contohnya kasus itu terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Jember, dan Provinsi Bengkulu.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya masih menyisir daerah mana saja yang terkenda-la pencairannya. Namun diakuinya, dalam kondisi awal tahun seperti sekarang, situasinya tidaklah mudah. Sebab, tidak semua daerah sudah memiliki anggaran.

”Biasanya di awal-awal tahun begini pemda belum punya kas. Jadi, program-program daerah juga belum bisa jalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (4/2).

Untuk saat ini, lanjut dia, kebutuhan keuangan untuk menyelenggarakan tahapan pilkada masih tercukupi. Namun, Pram mengingatkan bahwa pada pekan ketiga bulan ini, tahapan Pilkada sudah masuk ke verifikasi dukungan calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Di tahapan tersebut, KPU tentu membutuhkan alokasi anggaran.

”Nah, di situ baru mulai butuh anggaran agak besar,” imbuhnya.

Dalam Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan Pilkada 2020, verifikasi untuk Pemilihan Gubernur dimulai 24 Februari 2020. Sementara untuk pemilihan bupati/wali kota dimulai 27 Februari 2020.

Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Banten itu berharap Pemda dapat melakukan pencairan anggaran sebelum tahapan tersebut di mulai.

“Mudah-mudahan pencairan di tanggal-tanggal itu sudah lancar,” tuturnya.

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, alokasi anggaran penyelenggaraan yang sudah disepakati KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing mencapai Rp 9.936.093.923.393.

Jumlah itu terdiri dari

  • Pemilihan Gubernur di sembilan provinsi sebesar Rp 1.378.971.076.550,
  • Pemilihan Bupati di 224 kabupaten sebesar Rp 7.439.855.692.668
  • Pemilihan Walikota di 37 kota sebesar Rp 1.117.267.154.175.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menambahkan, berdasarkan informasi yang dia peroleh per akhir Januari 2020 lalu, jumlah anggaran yang sudah dicairkan baru Rp 508 miliar atau 6 persen dari total Rp 9,9 triliun.
Angka itu naik sedikit dari pencairan per pertengahan Januari yang terdata Rp 444 miliar.

”Data terbaru saya belum dapat laporan,” ujarnya. Pria asal Surabaya itu juga meminta Pemda untuk mencairkan sesuai jadwal sehingga tahapan Pilkada tidak terganggu.

Selain itu, lanjut dia, penting juga agar Pemda konsisten dengan perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mengenai besaran anggarannya. Pernyataan tersebut merespon adanya kasus pemangkasan sepihak yang dilakukan oleh pemda di beberapa daerah.

”Sampai hari ini NPHD belum berubah, walaupun ada daerah yang sudah menyusun Perda dan mengatakan ada pemotongan. Namun bagi KPU, yang dipegang adalah NPHD,” imbuhnya. (far/fat)