batampos.co.id – Pemerintah kembali umbar janji soal buka-bukaan terkait draft rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (CLK). Draf akan disampaikan ke publik setelah diserahkan pada DPR. Nyatanya, selalu berakhir dengan janji-janji. Awal Minggu lalu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan akhir bulan Januari 2020.
Kemudian, mundur di hari Senin (3/2).
Kabar disampaikan oleh anggota komisi IX DPR RI Melki Laka Lena setelag mendapat informasi dari pemerintah. Nyata-nya, hanya isapan jempol belaka. Angin surga ini pun kembali dihembuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kemarin (4/2).
Meski menyebut hal itu jadi kewenangan Menko Perekonomian, namun Ida seolah menjanjikan bakal diserahkan ke DPR di pekan ini.
”Kami berharap minggu ini bisa diberikan,” ujarnya.
Ida sendiri tak banyak merespons ketika ditanya perihal alasan belum diserahkannya surat presiden dan draft RUU tersebut. Lagi-lagi, dia mengatakan itu domain dari Kemenko Perekonomian.
Namun, dia kembali memastikan ketika nanti sudah diserahkan pada DPR maka draft tersebut akan jadi milik publik. Semua orang bisa mengaksesnya, sehingga dapat dilakukan dialog sosial. Sesuai dengan UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-unda-ngan.
”Saya kira tahapan pembahasan di UU 12/2011 ada pandangan publik. Ini akan membuka ruang diskusi lebih jauh,” ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menegaskan, bahwa yang bakal dikirim nantinya baru RUU. Bukan UU yang sudah fixed berlaku. Karena itu, kesempatan diskusi pun akan sangat besar nanti di Senayan.
”Setelah ada surpres, DPR putuskan dibahas siapa, baru yang ada di RUU dibahas,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga bakal menyampaikan secara resmi nantinya. Hal itu akan dilakukan langsung pihak Kemenko Perekonomian. Tapi yang jelas, dia berani memastikan jika hak-hak buruh tidak akan dihapus. (mia)