BEGITULAH, pemerintah pusat akhirnya mengakui bahwa mereka lemah dalam sosialisasi terkait pengkarantinaan WNI dari Wuhan, China, ketika diarahkan ke Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menhan Mahfud MD yang mengakuinya, awal pekan ini, di Jakarta.
Alasan Mahfud, didampingi Menkes Triawan, karena case ini mendadak, sehingga pemerintah harus buat keputusan cepat dan memutuskan penjemputan WNI ditangani oleh TNI. Oleh sebab itu, sesuai standar WHO, warga yang baru kembali dari wilayah endemik, harus tetap diobservasi selama 14 hari untuk memastikan bahwa mereka benar-benar aman dan dapat kembali ke tengah masyarakat.
Nah, karena di-handle oleh TNI bersama Kemenkes itulah, maka diputuskan karantina dilakukan di fasilitas militer. Dipilihlah areal Lanud Raden Sadjad, Ranai, Natuna, yang oleh pemerintah pusat disebut sebagai pangkalan militer. Satu lagi, jaraknya dengan pemukiman penduduk mereka sebut 5-6 KM dan penduduknya sedikit. Alasan kedua terakhir inilah yang memicu protes dan penolakan dari warga Ranai dan sekitarnya. Sebab, dalam perhitungan warga, jarak lanud hanya 2 KM dari pemukiman serta penduduknya tidaklah sedikit.
Sekarang, semuanya sudah berangsur normal. Insya Allah benar-benar normal. Penduduk yang tadinya cemas tingkat dewa, ya namanya saja virus mematikan kan ya, berangsur mendapatkan penjelasan. Warga berterimakasih kepada TV One yang sudah mengangkat kasus ini ke diskusi ILC, Selasa malam yang lalu. Nampaknya, memang media besutan Karni Ilyas itulah yang lebih tanggap menjawab kecemasan warga Natuna, penyumbang sektor migas bagi Indonesia itu. Media lain juga, terutama koran dan online.
Kini, sebaiknya memang kita banyak berdoa agar seluruh WNI asal Wuhan, kru pesawat, aparat, dan paramedis yang bertugas di sana, dalam kondisi sehat dan terbebas dari infeksi. Begitu juga seluruh warga Natuna yang berdiam di sekitar Lanud Raden Sadjad maupun warga sekitarnya. Dengan demikian, barulah kita dapat kelak menyimpulkan bahwa mereka semua (WNI asal Wuhan) itu betul-betul dalam kondisi sehat ketika datang dari daratan China itu.
Next, bagi Natuna dan seluruh pemangku kepentingan di sana, yang lebih penting adalah memanfaatkan moment yang saat ini terbuka lebar untuk memajukan Natuna. Kedatangan Presiden Jokowi yang sudah empat kali sejak periode pertama, lalu para menteri, anggota DPR RI, harus benar-benar dapat dimanfaatkan secara baik. Sebab tahun 2016, ada sebuah rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi di atas kapal perang, di Natuna, belum difollow-up secara serius oleh pemda maupun DPRD setempat. Juga oleh Pemprov Kepri. Ratas harus difollow-up dengan dokumen negara yang lebih kuat secara legalitas, semacam Kepres. Sehingga, dapat memaksa Kementerian/Lembaga untuk melaksanakannya dan DPR RI mengawasinya.
Terakhir, per 21 Januari 2020, beredar lampiran Kementerian PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa yang juga Ketum PPP. Isinya, menetapkan Ranai, Natuna, sebagai salah satu PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) Priotitas tahun 2020-2024 bersama 17 daerah lainnya di Indonesia. Itu merupakan turunan dari PP 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas PP tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan demikian, Natuna harus benar-benar memanfaatkan moment ini secara maksimal. Sebab, kedatangan Presiden dan pimpinan KL, seberapa seringpun, tidak akan maksimal manfaatnya bagi Natuna tanpa follow up dari pemda dan seluruh stake holders setempat. *