batampos.co.id – Karantina bagi 238 warga negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, bakal menjadi acuan dasar bagi pelayanan kasus-kasus serupa di masa depan.
Termasuk pembangunan rumah sakit khusus di salah satu pulau yang terpilih. Pemerintah memastikan para WNI tersebut terjamin fasilitasnya.
Hal itu disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani dalam sesi keterangan pers di Bina Graha Jakarta, Jumat (7/2). Dia menjelaskan, pada prinsipnya para WNI tersebut tidak ada satupun yang mengalami masalah kesehatan.
Observasi yang dilakukan di Natuna semata-mata untuk mematuhi protokol kesehatan dari WHO terkait 2019-nCoV atau virus corona. Yakni, mengobservasi siapapun yang datang dari Wuhan, wilayah asal virus tersebut, sedikitnya selama 14 hari.
Untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak tertular virus tersebut. Dani, panggilan Jaleswari, menjelaskan bahwa para WNI tersebut terjamin semua kebutuhan dasarnya selama berada di lokasi observasi.
“Ada 112 orang yang membantu mengawani dan memberikan layanan-layanan,” terangnya.
Seperti layanan kesehatan, psikolog, dan lainnya. Karena WHO menentukan, selama masa observasi memang tidak boleh ada pihak manapun yang berinteraksi langsung dengan mereka.
Keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan mereka selama masa observasi juga diperhatikan. Salah satunya, kebutuhan permakanan. Dani menyebut, urusan permakanan benar-benar diperhatikan.
“Per harinya, mereka mendapat per makan (senilai) Rp 100 ribu. Jadi kalau 3 kali makan itu Rp 300 ribu,” lanjutnya.
Kemudian, Kemenkes juga sudah menyiapkan langkah pascaobservasi.
“Kawan-kawan yang diobservasi itu nantinya akan (tetap) dipantau kesehatannya,” tuturnya.
Termasuk di dalamnya memperkuat rumah-rumah sakit di daerah asal para WNI tersebut.
Mengenai rencana pemerintah membangun RS di salah satu pulau, Dani menyebut rencana tersebut baru sebatas brainstorming. Di mana lokasinya, seperti apa RS-nya, dan hal lainnya masih dipikirkan. Pemerintah tidak akan gegabah untuk langsung memutuskan pembangunan RS tersebut hanya karena kasus 2019-nCoV.
Yang jelas, pemerintah tidak merancang kawasan pulau khusus isolasi.
“Penting untuk memastikan bahwa itu bukan seperti isolasi di Pulau Buru,” timpal Deputi II KSP Abed Nego Tarigan.
Hak-hak mereka harus dipenuhi. Dia mencontohkan Hongkong, dimana warga yang diobservasi ditempatkan di hotel. Hak-hak mereka dipenuhi sembari diobservasi.
Karena itu, penyiapan fasilitas akan direncanakan dengan matang. Termasuk memilih lokasi yang strategis. Mengingat, hingga saat ini belum ada kasus positif corona di Indonesia. Pemilihan Natuna saat ini salah satu alasannya juga karena lokasinya cukup dekat dengan daratan Tiongkok. Selain itu, sudah tersedia fasilitas lengkap di pulau tersebut.
Di tempat lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin (7/2) memanggil sejumlah pejabat teras kementerian dan lembaga untuk membahas tempat khusus yang bisa dipakai apabila sewaktu-waktu wabah serupa corona muncul.
Pembahasan tersebut dilaksanakan setelah Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajarannya, beberapa waktu lalu.
“Presiden minta kami mendiskusikan kemungkinan untuk menyiapkan rumah sakit khusus yang jangka panjang kalau ada peristiwa seperti corona,” terang Mahfud.
Walau belum ada keputusan final, dia menyampaikan bahwa ada opsi menjadikan pulau tertentu sebagai lokasi.
Sejauh ini, Mahfud menyebut, pimpinan kementerian dan lembaga masih bertukar pikiran. Saling memberikan masukan sebelum mengambil keputusan final. Namun demikian, sudah ada beberapa kriteria untuk pulau tersebut.
“Harus dekat pangkalan militer agar mudah evakuasi, dekat bandar udara, itu saja tadi kriterianya,” ungkap dia.
Menurutnya, tidak perlu pulau khusus yang sama sekali tidak ditinggali penduduk. Yang sudah diisi seperti Natuna juga bisa. Mahfud menjamin tidak akan ada masalah. Sebab, pemerintah pasti membikin desain yang aman untuk masyarakat.
Meski belum punya tempat khusus seperti yang dibahas kemarin, dia menyampaikan bahwa rumah sakit yang diandalkan untuk menangani pasien virus serupa corona sudah ada di Indonesia. Salah satunya RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta Pusat. Tidak hanya itu di Jawa Tengah pun sudah ada rumah sakit yang mumpuni.
Hanya, lanjut Mahfud, itu bukan rumah sakit khusus untuk menangani persebaran virus atau penyakit menular. Pemerintah ingin memiliki rumah sakit khusus di tempat yang juga khusus. Dia membantah ide itu muncul lantaran sempat ada penolakan dari masyarakat Natuna saat pemerintah memutuskan lokasi observasi WNI dari Wuhan di pulau tersebut.
“Warga Natuna sudah menerima dengan sangat baik,” imbuhnya.
Ketimbang reaksi penolakan yang sempat muncul dari masyarakat Natuna, Mahfud mengungkapkan bahwa pertimbangan sehingga munculnya ide tersebut adalah kekagetan pemerintah saat corona mewabah dan memaksa mereka memulangkan ratusan WNI dari Tiongkok.
“Kita seperti kaget membawa banyak orang ke suatu tempat,” ujarnya.
Apabila sudah memiliki lokasi khusus dengan rumah sakit khusus, hal serupa tidak akan terjadi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang turut hadir dalam pertemuan di kantor Kemenko Polhukam kemarin pun menyampaikan bahwa saat ini belum ada keputusan final. Namun, dia menyebutkan bahwa sudah banyak pulau yang jadi opsi.
“Ada seratus pulau, banyak banget,” kata dia.
Terawan memang belum bisa merinci pulau apa saja. Yang pasti, banyak aspek dipertimbangkan.
Terawan mencontohkan aspek pertahanan, keamanan, sampai pemeliharaan.
“Hari ini (kemarin) kami ngobrol-ngobrol, kami bahas, menjadi masukan buat Pak Menko untuk bagaimana ke depannya,” bebernya.
Karena itu, dia menyampaikan bahwa belum ada satu pun yang mengerucut memilih pulau tertentu.
“Ini masih brainstorming baru bicara, ndak ada keputusannya,” tambah dia.
Di Natuna, sosialisasi tempat observasi kepada masyarakat sudah mulai tampak hasilnya. Ketakutan masyarakat berangsur-angsur hilang.
(*)