batampos.co.id – Teka-teki wacana pemulangan WNI eks ISIS dari timur tengah akhirnya terjawab. Melalui rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor kemarin (11/2) pemerintah memutuskan tidak memulangkan para WNI eks ISIS atau teroris lintas batas (foreign terrorist fighters/FTF).
Hasil ratas tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mohammad Mahfud MD. Jumlah terbaru WNI eks ISIS atau yang menjadi FTF itu mencapai 689 orang. Mereka tersebar di Suriah, Turki, serta negara lainya.
”Keputusan rapat tadi, pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, jika pemerintah memulangkan para kombatan FTF itu, bisa jadi virus baru yang membuat rakyat Indonesia tidak aman. Sehingga pemerintah memutuskan tidak ada rencana memulangkan para teroris itu.
”Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia,” tegasnya.
Meskipun sudah memutuskan tidak akan memulangan WNI eks ISIS itu, Mahfud menuturkan pemerintah tetap akan menghimpun datanya. Pemerintah memerlukan data yang valid tentang jumlah serta identitas orang-orang Indonesia yang terlibat atau bergabung dengan ISIS.
Kemudian dia menyinggung soal keberadaan anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun. Pemerintah akan melihat kasus demi kasus. Kemudian juga akan dilihat si anak itu masih memiliki orangtua atau yatim bahkan yatim piatu. Mahfud menegaskan untuk anak-anak WNI eks ISIS perlu dilihat secara cermat dan kasus per kasus.
Sampai saat ini pemerintah belum memiliki data yang valid tentang WNI eks ISIS yang masih ada di Timur Tengah. Dia mengungkapkan berdasarkan data CIA ada 689 orang. Dari jumlah tersebut 228 orang memiliki identitas dan berhasil diidentifikasi. Sisanya sebanyak 401 belum teridentifikasi.
Sementara itu data dari ICRP (Indonesian Conference on Religions and Peace) menyebutkan ada 185 orang WNI eks ISIS.
”Mungkin 185 orang itu sudah jadi bagian dari data CIA yang berjumlah 689 orang. Selain itu Mahfud mengatakan pemerintah Indonesia juga memiliki data sendiri.
Terkait dengan status kewarganegaraan mereka, Mahfud mengatakan tidak dibahas dalam rapat itu. Dia menegaskan pada pokoknya pemerintah tidak memulangkan mereka untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat di tanah air.
”Kan tidak aman kalau ada teroris. Logikanya begitu,” katanya.
Keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS sejalan dengan yang ditegaskan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Pukul 10.00 kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu ditegaskan Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj yang berlangsung sekitar satu jam. Dalam pertemuan tersebut Aqil menegaskan menolak pemulangan WNI eks ISIS.
“Kami PB NU menolak pemulangkan kombatan ISIS tersebut. Mereka sudah pergi ke sana (ISIS di Suriah, red) dengan kemauan sendiri. ,” tegas Said di kantornya kemarin. (*/han/syn/wan)