batampos.co.id – Indonesia Nation Shipowners Association (INSA) Batam, memepertanyakan janji Pelindo yang hendak menggandeng pengusaha pelayaran dan perkapalan lokal dalam merevitalisasi Pelabuhan Batuampar.

Ketua INSA Batam, Osman Hasyim, mengatakan, pihaknya ingin agar Pelindo membuka diskusi langsung bersama pengusaha lokal di Batam yang memang lebih dulu membuka usaha di Pelabuhan Batuampar.

“Bukan sekedar pernyataan di media saja, tanpa ada membuka ruang diskusi bersama para pengusaha lokal,” ujarnya, Jumat (14/2/2020).

Osman meminta adanya penjelasan yang konkrit ke BP Batam terkait kerjasama tersebut.

Apakah kerjasama tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini atau justru tidak bisa menyelesaikan masalah.

“Kami juga berharap BP Batam bisa menjelaskan kepada para pelaku usaha lokal kepelabuhanan, seperti apa kerjasamanya dengan Pelindo II,” paparnya.

“Apakah sepenuhnya nanti dihandel Pelindo II dan menyingkirkan pengusaha lokal yang lebih dulu ada atau seperti apa. Ini yang kami para pelaku usaha belum tahu,” terangnya lagi.

Jika Pelindo II masuk ke Batam, Osman bertanya apakah nantinya biaya bongkar muat barang akan semakin murah atau sebaliknya.

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar, Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

“Tarif yang sekarang sudah sangat murah hanya Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu masih dibilang mahal. Dengan masuknya Pelindo II bisa nggak nanti tarif itu jadi lebih murah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sepegetahuannya, pelabuhan yang dikelola Pelindo itu tarifnya jauh lebih mahal untuk bongkar muat atau handling hingga Rp 5 juta seperti di Belawan.

“Itu yang kami khawatirkan. Kalau tarif makin mahal, saya khawatir tak akan ada kapal yang mau bersandar di Batuampar Batam, dan akhirnya pelabuhan Batuampar tak akan lagi bisa kompetitif karena kalah bersaing dengan pelabuhan lainnya,” katanya.

Berikutnya yang dikhawatirkan Osman dan para pelaku usaha perkapalan serta pelayaran di Batam adalah ketidakpastian hukum yang selalu berubah-ubah.

Hal tersebut membingungkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

“Kami tadi rapat seluruh pengurus dan anggota INSA Batam untuk menyerap persoalan terkini yang dialami anggota. Terus terang dari penuturan mereka, saat ini sudah mengkhawatirkan,” terang Osman.

Apalagi, lanjut Osman, saat ini tidak juga ada titik terang akan adanya pertumbuhan ekonomi di bidang maritim dan pelayaran di Batam.

Justru kata dia, cenderung lesu atau bisa dikatakan mati suri. Padahal di Batam memiliki infrastruktur yang mumpuni.

Seperti misalnya Batam memiliki organisasi shipyard yang terdiri ratusan perusahaan, tenaga yang terampil, mampu memberikan pelayanan ke kapal baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Pengusaha maritim di Batam itu simpel kok, butuh kepastian hukum, pelayanan, keamanan dan kenyamanan serta harga yang bersaing,” jelasnya.

Dengan adanya kepastian hukum, lanjutnya, minimal membuat INSA Batam bisa melayani kapal-kapal yang masuk.

“Modalnya ya kepastian hukum. Kalau sekejap saja aturan sekarang diberalakukan ini, besok sudah diberlakukan lain, bagaimana dunia usaha bisa eksis, yang ada jadi makin dimatikan,” tegasnya mengakhiri.(gas)