batampos.co.id – Presiden Direktur Lion Air, Edward Sirait, meminta agar pemerintah tidak membebankan biaya masuk dan pajak untuk suku cadang ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi panel terbuka dengan tema “Pengembangan Industri Dirgantara di KPBPB Batam” di Balairungsari Lantai 3 gedung BP Batam, Selasa (18/2/2020)
Lion Air lanjutnya, akan melakukan penambahan area hanggar pesawat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam dari 30 hektar menjadi 50 hektar.
“Pembangunan masih berjalan terus sekarang dan kita punya master plan, untuk sampai nantinya bisa merawat pesawat sekaligus 50 buah bersamaan di hanggar,” ujarnya.
Ia berharap, penggunaan lahan bisa diperpanjangn dalam jangka waktu 50 tahun.
“Dengan 50 tahun pastinya kita bisa bekerja lebih lama,” paparnya.
Edward juga berharap kedepannya masalah suku cadang pesawat tidak dikenakan biaya masuk dan pajak.
“Kita kan membangkitkan industri, di Batam khusus pesawat-pesawat luar negeri untuk komponennya tidak dikenakan apa-apa, tetapi yang domestik dikenakan pajak,” terangnya.
Ia menjelaskan membangun industri Air Line tidak mudah. Menurutnya, untuk menembus pasar internasional, harus memiliki level sertifikasi pasardomestik minimal dua hingga tiga tahun.
“Saya lihat di negara asing spearpart itu tidak dikekang, khususnya untuk biaya masuk,” jelasnya.
Ia mengatakan pengembangan pusat perawatan pesawat atau fasilitas MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) ditargetkan selesai dalam waktu tujuh tahun.
“Kebetulan kami punya market sendiri seperti pesawat lion, pesawat batik, pesawat wings, jadinya kami tidak terlalu sulit cari pasar,” katanya.
Untuk masalah PPN, kata dia, pemerintah sudah memberikan fasilitas. Seperti bebas pajak pada komponen suku cadang tertentu.
Terkait masalah tenaga kerja, ia menyampaikan, kedepannya, penyerapan tenaga kerja nantinya akan mencapai 10 ribu.
“Sekarang masih sekitar tiga ribuan,” paparnya.(nto)