batampos.co.id – Rencana pemilihan Ketua RW 03 Kelurahan Tanjunguncang menuai protes dari sebagian warga.
Hal itu disebabkan adanya beban biaya Rp 1 juta kepada warga yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua RW.
Aksi protes ini disampaikan kepada pihak kelurahan dan Kecamatan Batuaji. Dalam protes tersebut warga menyebutkan rencana pemilihan RW melanggar Perwako.
Sebab, ada beban biaya kepada kandidat yang ingin maju. Warga menduga ada kepentingan tersembunyi dengan kebijakan tersebut.
Aksi protes ini juga viral di media sosial dan disebutkan ada upaya dari kandidat petahana untuk tetap mempertahankan jabatannya sebagai RW.
Lurah Tanjunguncang Anwaruddin kepada wartawan mengakui, adanya persoalan tersebut namun, dia menegaskan tidak benar pelanggaran perwako dengan rencana pemilihan RW tersebut.
“Panitia pemilihan RW, RT dan RW yang sekarang, serta masyarakat yang komplain tadi, sudah kami panggil dan sudah ada klarifikasi. Tidak benar adanya pelanggaran perwako,” jelasnya.
Kata dia, pungutan Rp 1 juta memang ada tapi baru sebatas wacana dan belum diterapkan.
“Alasan panitia itu sudah keputusan bersama untuk uang fotokopi dan konsumsi saat pemilihan nanti. Baru sebatas wacana tapi malah dihebohkan seolah sudah dipungut,” ujar Anwaruddin.
Terkait masalah itu, sambung Anwaruddin, jika kandidat tak terima maka bisa disampaikan ke panitia secara baik-baik.
Sehingga dicarikan solusi yang lain untuk biaya fotokopi dan konsumsi saat pemilihan nanti.
“Seharusnya dibicarakan baik-baik. Kalau tak terimakan bisa ajukan protes ke panitia sehingga bisa cari solusi yang lain,” kata Anwaruddin.
Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman atau hal-hal yang tak diinginkan, rencana pemilihan ketua RW tersebut ditunda sementara waktu sampai ada kesepakatan yang sama-sama diterima oleh semua warga.
“Sementara ditahan dulu. Kami akan Carikan solusinya,” ujarnya.(eja)