batampos.co.id – Keputusan KPK menghentikan 36 perkara di tingkat penyelidikan terus mendapat sorotan. Langkah kontroversi itu dinilai sebagai bukti jika pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk tidak pro terhadap penindakan korupsi. Dan cenderung mengarah pada pelemahan pemberantasan korupsi.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana sudah memprediksi penghentian perkara itu jauh-jauh hari. Menurut dia, kondisi itu kian membuat publik pesimis terhadap kinerja pimpinan KPK.

“Dari survei Alvara Research Center kepuasan publik terhadap KPK terjun bebas dari peringkat kedua di tahun 2019 menjadi peringkat kelima Februari ini,” ujarnya, Sabtu (22/2/2020).

Menurut Kurnia, proses penghentian perkara di ranah penyelidikan mestinya melalui gelar perkara. Dan melibatkan setiap unsur. Mulai dari tim penyelidik, penyidik, dan penuntut.

“Apabila ke-36 kasus tersebut dihentikan oleh KPK, apakah sudah melalui mekanisme gelar perkara?” tanya Kurnia.

Kurnia menilai penghentian 36 penyelidikan sangat mengecewakan. Bila dibanding dengan data KPK yang menghentikan 162 penyelidikan sejak 2016, penghentian di era Firli dkk yang baru beberapa bulan menjabat sangat jomplang.

“Sejak pimpinan baru dilantik, sudah ada 36 kasus yang dihentikan, berarti sekitar 18 kasus per bulan,” ungkapnya.

Sementara itu, KPK memastikan penyelidikan kasus-kasus kakap tidak masuk dalam 36 perkara yang dihentikan. Salah satunya penyelidikan dugaan korupsi bail out Bank Century. Juga dugaan rasuah mega proyek Hambalang.

Gedung KPK. Foto: Jawa Pos

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pengusutan 36 perkara yang dihentikan itu mayoritas penye-lidikan yang dilakukan secara tertutup. Kata lain, penyelidikan yang sebagian besar menggunakan penyadapan.

“Kami teruskan nggak mungkin juga, apalagi kegiatan (yang dilaporkan adanya dugaan korupsi) itu sudah lewat,” ujarnya.

Alex menjabarkan di antara 36 perkara itu ada penyelidikan yang dimulai sejak era kepemimpinan Abraham Samad. Tertanggal 20 Januari 2012. Ada pula penyelidikan yang sudah dilakukan sejak 29 Maret 2011.

“Sampai sekarang penyelidik tidak menemukan bukti yang cukup,” kata Alex dalam konferensi pers di gedung KPK.

KPK tetap tidak mau membuka apa saja penyelidikan yang dihentikan itu. Ketika didesak, Alex hanya mengatakan jika perkara yang dihentikan itu tersebar di sejumlah daerah dan kementerian. Mayoritas dugaan suap di sektor pengadaan barang dan jasa.

“Ada di Pulau Sulawesi, di Sumatera, ada di kementerian di Jakarta,” tegasnya.

Alex menyebut pihaknya akan terus meminta semua penyelidikan dievaluasi. Baik itu penyelidikan tertutup maupun terbuka. Sejak 2008, kata Alex, ada 366 penyelidikan yang masih terbuka.

“Tidak menutup kemungkinan ada surat penyelidikan yang akan kita hentikan. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi beban penyidik,” ungkapnya.

KPK mengklaim penghentian itu merupakan usulan dari penyelidik. Kemudian dibahas dan dievaluasi oleh deputi penindakan. Lalu disampaikan ke pimpinan.

“Kami baca, kami bahas, disposisinya bisa oke setuju atau kami upayakan lewat mekanisme penyelidikan terbuka kalau itu dimungkinkan,” papar komisioner KPK dua periode itu.

Menurut Alex, pengumuman penghentian penyelidikan itu memang baru kali ini dilakukan. Namun, untuk penghentian penyelidikan sejatinya sudah beberapa kali dilakukan di era komisioner sebelum Firli dkk.

“Tidak ada sesuatu yang kami sembunyikan, kami mencoba proses transparansi akuntabilitas,” imbuh dia.

Dengan mengumumkan penghentian itu, kata Alex, masyarakat tahu adanya proses evaluasi semacam itu di KPK. Dia pun memastikan penyelidikan yang dihentikan itu bisa kembali dibuka bila ada bukti permulaan yang cukup.

“Pimpinan sekarang mendorong penyelidik untuk case building dengan cara memanfaatkan info dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, red).” (tyo)