batampos.co.id – Sebanyak 220 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kru kapal pesiar World Dream akan dievakuasi ke Natuna. Saat ini kapal pesiar berbendera Malaysia tersebut sudah berada di perairan Natuna untuk proses evakuasi. Kapal World Dream sempat ditolak untuk bersandar oleh beberapa negara, terkait merebaknya kasus virus corona.
Direktur Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, dr Rustian, menjelaskan rencana evakuasi WNI dari kapal pesiar World Dream akan dilakukan pada Minggu (23/2) kemarin. Namun, cuaca tidak bersahabat dan gelombang tinggi, sehingga proses evakuasi ditunda hingga cuaca mendukung.
“Ada 220 WNI yang menjadi kru kapal pesiar World Dream akan dievakuasi di Natuna melalui KRI Banjarmasin untuk di observasi di hanggar Lanud Raden Sadjad, Ranai,” kata Rustian, Sabtu (22/2/2020) lalu.
Dijelaskan Rustian, proses evakuasi 220 WNI kru World Dream akan dilaksanakan boat to boat menggunakan KRI Banjarmasin di perairan Natuna, karena kapal pesiar World Dream sudah berada di wilayah perairan Natuna.
“Kapal pesiar World Dream sudah di perairan Natuna, tapi masih menunggu kondisi gelombang aman dulu baru dievakuasi,” terangnya.
Keseluruhan WNI di kapal pesiar World Dream merupakan kru kapal yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka bekerja untuk melayani rute pelayaran di Asia. Berdasarkan hasil koordinasi, sambungnya, tidak semua di antara mereka yang ikut dievakuasi ke KRI.
“Alasan kerja dan alasan masih betah. Tapi jumlahnya belum pasti,” ujarnya.
(Bloomberg)
Pada evakuasi kedua ini, sambung Rustian, BNPB sudah menyiapkan tenaga medis, unsur sumber daya manusia (SDM) dan lainnya, termasuk sarana dan prasarana. “Semua kebutuhan sudah diangkut ke Natuna. Karantinanya masih di hanggar Barat Lanud Raden Sadjad. Tapi khusus 74 orang WNI dari Jepang kita tunggu instruksi pemerintah pusat,” jelasnya.
Belum Terima Opsi
Pemerintah pusat berencana memulangkan WNI kru kapal pesiar Diamond Princess dari Jepang. Natuna kembali menjadi opsi untuk lokasi karantina gelombang kedua setelah WNI yang dievakuasi dari Wuhan awal bulan ini.
Hanya saja, menurut Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Natuna, Rizal Rinal, hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima pemberitahuan dari pemerintah pusat yang kembali akan menempatkan Natuna untuk observasi 74 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess ke Natuna.
“Pemerintah belum menerima info itu, apa akan kembali di Natuna atau tidak,” kata Rizal, Jumat (21/2).
Dikatakannya, observasi sebelumnya sudah berjalan lancar dengan program kemanusian. Namun, kekurangan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Kalau siap atau tidaknya Natuna untuk gelombang kedua observasi ini, kami menunggu arahan Pak Bupati,” ujar Rizal.
Sebelumnya, Natuna dijadikan lokasi karantina 238 WNI dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Program observasi berhasil dan tidak terdapat satu pun WNI terdeteksi terpapar virus baru yang mematikan tersebut. Rizal menambahkan, alasan pemerintah pusat menetapkan Natuna sebagai lokasi strategis adalah letaknya dan memiliki kelengkapan sarana TNI yang terpadu dalam menjalankan misi kemanusiaan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Aris, mengatakan, pemerintah pusat semestinya sudah merencanakan Natuna sejak awal. Tidak hanya melihat dari sumber daya TNI di Natuna, namun sarana dan prasarana kesehatan yang menunjang di Natuna.
Pemerintah pusat, lanjutnya, semestinya membangun rumah sakit yang lebih lengkap di Natuna sebagai pendukung setiap misi kemanusian. “Sekarang ini saja di rumah sakit daerah masih banyak kekurangan dokter, terutama dokter anak. Mestinya berbagai persoalan kesehatan masyarakat tidak perlu terjadi lagi di saat Natuna diperhatikan pemerintah pusat,” ujar Aris, kemarin. (arn)