batampos.co.id – Hutan lindung yang digarap jadi lahan kaveling juga terdapat di wilayah Kecamatan Sagulung.

Lahan ini berada dekat Kampung Tua Dapur 12, dan sudah cukup lama digarap jadi kaveling.

Informasi di lapangan kaveling ini dipasarkan dengan harga bervariatif, mulai Rp 15 juta.

Meskipun menyerupai penggarapan lahan hutan lindung di wilayah Nongsa yang bermasalah, warga sekitar mengklaim penggarapan lahan kaveling di kawasan hutan lindung itu tidak menyalahi aturan.

Sebab, itu lahan warisan leluhur mereka. Garapan lahan kaveling yang cukup luas ini diklaim sebagai penataan lokasi kampung tua.

“Lahan ini warisan dari bapak leluhur kami. Jadi, karena itulah kami tata untuk anak cucu kami,” ujar Usman, seorang warga Kampung Tua Dapur 12, beberapa waktu lalu.

Pantauan di lapangan, penggarapan lahan hutan lindung yang dijadikan kaveling masih terus berjalan.

Lahan ini cukup luas seperti lahan kaveling yang bermasalah di wilayah Nongsa. Sumber lain di lapangan membenarkan bahwa kaveling itu diperjualbelikan.

Lahan yang hendak dijadikan kaveling di kawasan Bumi Perkemahan Punggur, masuk dalam kawasan hutan lindung. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

“Iya, dijual kok. Kalau mau (beli,red) ke lokasi saja cari tahu pengelolanya di sana,” ujar
Susanti, warga Dapur 12.

Selain itu, lahan tidur yang dijadikan lahan kaveling untuk dikomersialkan juga terdapat di wilayah Marina, Sekupang.

Tepatnya di samping Perumahan Puri Gracia atau depan TPU Seitemiang. Lahan tersebut sudah siap dimatangkan.

Pemasaran juga sudah lama berjalan dengan harga mulai Rp 15 juta per kaveling.
Informasi yang didapat di lapangan, seluruh kaveling sudah terjual.

Ada sekitar 4.000-an kaveling yang tersedia di lokasi lahan resapan air itu. Pemasaran dilakukan salah satu perusahaan yang berlokasi di Tiban, Sekupang.

Meskipun sudah laku terjual, namun konsumen kaveling mengaku tak punya pegangan
dokumen apapun selain kuitansi jual beli.

Ini membuat konsumen sangat khawatir karena selain belum ada dokumen yang sah, belakangan lahan itu terpampang sebuah plang dari BP Batam yang bertulisan ‘Alokasi Lahan Dalam Pengawasan BP Batam’.

Belum ada penjelasan pasti dari perusahaan pemasaran terkait keberadaan plang
tersebut, membuat konsumen tidak tenang.

“Entahlah gimana kejelasan ke depannya lahan ini. Padahal uang sudah diberikan. Plang
dari BP Batam itu yang buat kami tak tenang,” ujar Anton, seorang konsumen.

Setelah tim gabungan dan penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun ke hutan lindung Seihulu Lanjai, Batubesar, Nongsa, kini tidak
terlihat lagi aktivitas apapun di kawasan tersebut.

Pantauan Batam Pos, tidak ada seorang pun di kawasan tersebut. Beberapa bangunan
yang setengah jadi, terlihat terbengkalai.

Bangunan setengah jadi tersebut dibiarkan begitu saja. Di sekitar bangunan setengah jadi tersebut, terdapat beberapa bahan bangunan.

Seperti besi, pasir, dan batako. Namun, tidak ada aktivitas melanjutkan pembangunan.
Di area seluas 28 haktare tersebut ada puluhan bangunan.

Namun, beberapa persen saja yang telah selesai dibangun. Selebihnya masih dalam proses tahap pembangunan.

Kawasan ini terbelah jalan tanah. Di bagian kiri, lebih banyak diisi kios-kiosyang telah selesai dibangun.

Kios ini hanya dibangun satu lantai. Di salah satu kios itulah tim KLHK melakukan penyegelan.

Sementara di bagian kanan terdapat bangunan kios yang belum selesai dibangun. Di
belakangnya terdapat beberapa rumah yang juga belum selesai dibangun.

Di kawasan ini juga terdapat plang yang menyatakan tanah tersebut milik PT Prima Makmur Batam.(eja/gas/ska/leo)