batampos.co.id – Sebanyak 880 hektare (ha) lahan telantar masuk dalam target monitoring dan evaluasi Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun ini.
Bagi pemilik lahan yang masih enggan membangun lahannya, maka BP Batam tidak segan-segan untuk mencabut izin alokasi lahannya.
”Kami punya target itu dari 3.000 hektare, maka 880 hektare harus kami monitoring. Dari 3.000-an hektare lahan itu saja, sudah banyak kasus, seperti sudah ada yang pernah kena surat peringatan (SP) I, dievaluasi ulang, tak kunjung dibangun dan lainnya,” kata Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan, di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (26/2/2020).
Ilham menyebut, BP Batam rutin patroli tiap hari untuk mengawasi lahan-lahan tersebut. BP ingin agar lahan terlantar yang masuk dalam tahap evaluasi itu segera dibangun sesuai dengan rencana bisnis yang pernah dipaparkan.
Lahan-lahan terlantar yang masuk dalam tahapan monitoring dan evaluasi ini banyak yang berada di Batuaji, Sagulung dan Nongsa.
Di antara lahan-lahan tersebut, ada lahan yang tak kunjung dibangun setelah 20 tahun lebih, BP menyebutnya sebagai lahan kelompok merah.
”Kita evaluasi satu-satu. Kita akan petakan lewat pemotretan udara,” jelasnya.
Di antara 3.000 hektare lahan terlantar, sekitar 340-an hektare pernah direncanakan akan dicabut izinnya.
”Tapi kami verifikasi lagi, ada 50-an hektare saja yang belum dibangun dan yang lain ada pembangunan,” paparnya.
Sebelumnya, proses pengalokasian lahan sangat berbelit-belit dan bisa memakan waktu bertahun-tahun.
”Ini tidak boleh lebih dari satu bulan harus sudah beres. Kami akan maksimalkan potensi dari lahan ini,” paparnya.
Menanggapi rencana tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan BP Batam harus segera menyelesaikan persoalan lahan sebaik mungkin.
”Setiap kepala BP berjanji akan membenahi namun tidak begitu terasa perubahan yang signifikan. Kita berharap kali ini BP Batam benar benar serius membenahinya,” tuturnya.
Menurut Rafki, persoalan lahan ini menjadi topik utama yang ditanyakan investor ketika datang ke Batam.
”Sulitnya mendapatkan lahan akibat dikuasai oleh para calo lahan membuat investor kesulitan mendapatkan lahan. Kalau pun ada harganya sudah jauh dari nilai UWTO yang seharusnya dibayar. Kita apresiasi BP Batam jika mampu membenahi lahan di Batam ini,” pungkasnya.(leo)