batampos.co.id – Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah ke DPR menuai banyak penolakan, tak terkecuali dari mahasiswa. Para mahasiswa yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu pun melakukan ujuk rasa di depan Gedung DPR, Rabu (4/3).
Pantauan di lapangan, sekira ada 200 mahasiswa yang menolak RUU Omnibus Law Cika tersebut. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Wilayah Jabodetabek, Bagas Maropindra merasa diserahkannya draf RUU ke parlemen di tengah polemik menunjukkan pemerintah tutup telinga.
“Pemerintah justru menyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam kontruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting,” ujar Bagas dalam orasinya di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/3).
Para mahasiswa melihat adanya kecacatan dari RUU Omnibus Law tersebut. Misalnya masalah yang sering dibahas oleh kalangan buruh dan pekerja seperti upaya penghapusan hak meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial yang bertentangan dengan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Pasal-pasal yang masuk RUU Cipta Kerja di Omnibus Law ini berbeda dengan sebelumnya, bahkan menimbulkan beberapa masalah,” katanya.
Bagas mengatakan contoh yang menimbulkan masalah seperti hilangnya upah minimum, kemudian hilangnya pesangon, dan diperbolehkannya status alih daya seumur hidup. “Bahkan waktu kerja yang dinilai sangat eksploitatif,” katanya.
Yang menarik, dalam aksinya kali ini mahasiswa membawa cotton bud (stik pemersih telinga). Pesan yang ingin mereka sampaikan yaitu pemerintah dan DPR harus lebih jelas mendengar aspirasi rakyat.
Saat ini di depan Gedung DPR, arus lalu lintas cukup tersendat. Aparat kepolisian juga telah bersiaga mengamankan jalannya unjuk rasa ini.(jpg)