Kamis, 9 April 2026

Imbas Krisis Air Bersih

Berita Terkait

batampos.co.id – Masyarakat Batam berharap krisis air bersih yang tengah terjadi tidak berlarut lama.

Solusi jangka pendek harus dipikirkan agar layanan publik tidak terganggu.

”Baik itu ATB, Pemko Batam dan BP Batam harus melakukan  langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini,” kata pengamat kebijakan publik Batam, Muhammad Zaenuddin, Rabu (4/3/2020).

Kata dia, krisis air jangan sampai menganggu layanan publik.

“Sifatnya sudah urgen. Jangan sampai persoalannya sudah kritis, baru mengambil langkah,” ujarnya lagi.

Kata dia, air bersih merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan  manusia.

Instansi terkait harus segera memetakan kebutuhan pasokan dan distribusi air secara merata pasca merosotnya level Dam Duriangkang.

”Jika ada kebijakan yang berkaitan dengan menteri, segera bergerak. Jika mau interkoneksi ya segera putuskan. Ini vital sekali soalnya,” paparnya lagi.

Solusi jangka panjang juga harus segera dipikirkan. Apalagi lanjutnya, konsesi antara ATB dan BP Batam akan segera berakhir.

Dua petugas ATB sedang melihat debit air di Dam Seiharapan, Sekupang, beberapa waktu lalu. Upaya ATB melestarikan daerah resapan air adalah dengan menanam bibit pohon di area hutan resapan waduk secara berkesinambungan. Foto: PT ATB untuk batampos.co.id

”Saya pikir bisa, ATB punya teknologi. Dan jika memungkinkan, BP tambah waduk lagi,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, ATB dan BP Batam sudah mengambil langkah antisipasi.

Kata dia, jika dalam beberapa bulan ke depan curah hujan di
Batam masih minim, kemungkinan akan ada pengurangan distribusi air ke rumah warga.

”Untuk hal ini, kita tidak bisa berbuat banyak. Selain mengimbau masyarakat untuk menghemat pemakaian air. Sambil berharap curah hujan normal kembali,” jelasnya.

Perihal interkoneksi air baku antar dam, menurut Rafki, merupakan langkah yang tepat.

Untuk waktu dan prosesnya, sebenarnya bisa dipercepat karena ATB sudah punya teknologi yang mumpuni untuk hal itu.

”Mudah-mudahan bisa cepat dilakukan dan tidak menyebabkan gangguan yang berarti untuk pelayanan jangka pendeknya,”
paparnya.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, mengatakan BP Batam harus menjamin pelayanan air bersih di Kota Batam tidak akan  terganggu.

Bahkan BP Batam lanjutnya, harus mewujudkan pelayanan air  bersih yang lebih baik dengan menerapkan prinsip Presure Manajement.

Hal itu dilakukan guna meningkat pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, dalam menjaga ketersedian air baku untuk kebutuhan pengelolaan air bersih, BP Batam akan membangun dan mengelola secara penuh sarana dam.

”Kedua belah pihak harus saling membuka ruang komunikasi aktif, sehingga tidak menimbulkan terganggunya pelayanan air,”
imbuhnya.

BP dan ATB, sambung dia, juga harus memastikan pelayanan air bersih tetap mengalir.

”BP Batam membuat langkah-langkah pemetaan permasalahan seperti pendistribusian air bersih yang belum merata pada lokasi tertentu dan lain sebagainya,” paparnya.(leo)

Update