batampos.co.id – Sosialisasi tentang virus corona dan antisipasi penyebarannya digelar di Kantor Camat Galang, Kamis (5/3/2020).
Dalam pertemuan yang dihadiri 100 lebih tokoh masyarakat, Pemprov Kepri, Pemko Batam, polisi dan TNI ini terjadi urun rembuk perihal rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Infeksi di eks RS Camp Vietnam dan penolakan dari warga setempat atas rencana tersebut.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan, pada prinsipnya urun rembuk
ini akan ditampung dan akan didiskusikan lebih lanjut dalam forum terbatas.
”Aspirasi warga prinsipnya akan teruskan, akan dibahas dalam tim terbatas, dalam tingkat ini akan bahas dengan Danrem dan Polda,” kata Amsakar.
Dalam sesi diskusi ia mengatakan, sebaran virus corona makin meluas, masyarakat bahkan dihantui ketidakpastian.
Sebagai langkah antisipasi, oleh pemerintah pusat maka eks Camp Vietnam dipilih untuk dibangun rumah sakit khusus penyakit infeksi tersebut.
Pembangunan rumah sakit ini menambah satu lagi pilihan rumah sakit infeksi, yang kini hanya satu di Indonesia yakni di Jakarta.
”Hari Minggu ini, akan datang lengkap lagi tim dari pusat datang ke Batam,” ucap Amsakar.
Diskusi ini, masyarakat berkesempatan menyampaikan pendapatnya, baik yang menolak maupun yang menyetujui.
Salah satu warga, Fabianus mengatakan, pada prinsipnya pihaknya selama ini mendukung program pemerintah di Galang.
Namun dalam pembangunan RS ini, pemerintah dinilai akan mengorbankan Camp Vietnam yang merupakan kawasan bersejarah.
Belum lagi lokasi tempat RS dibangun ini dikelilingi permukiman warga.
”Itu tempat sejarah, dunia juga tahu. Camp Vietnam itu di tengah, dikelilingi oleh kampung seperti Sijantung, Dapur 3, Karas juga Air Lingka. Kalau dapat, janganlah di Camp Vietnam kan masih banyak pulau-pulau lain yang besar,” papar dia.
Ketua LPM Galang yang juga Ketua Ikatan Keluarga Rempang Galang (Ikrar) Batam, Suherman, mengatakan, masyarakat pada prinsipnya menolak rencana RS infeksi di Galang.
Bahkan ia menyayangkan sosialisai pada warga justru setelah kunjungan Panglima TNI, Rabu (4/3/2020).
”Kami sebenarnya tidak setuju dan jujur menolak, karena virus ini mematikandan meminta pemerintah kembali kaji ulang pembangunan RS ini,” harap dia.
Akan tetapi, usai diskusi, ia menyebutkan jika keputusan tersebut sudah final dan tidak
dapat lagi berubah, pihaknya meminta jaminan keamanan juga jaminan kesehatan dari
pemerintah.
”Kalaulah ini keputusan pusat, mau gimana lagi, kalau harus di Batam harus dijamin keselamatan dan kesehatan buat masyarakat,” imbuhnya.
Plt Kepala SMAN 10 Batam, Heni Aprianie, menyampaikan harapan serupa. Ia memikirkan anak didiknya yang merupakan warga sekitar dan juga guru-guru sekolah tersebut yang tentu setiap hari akan berada di lokasi tersebut.
”Kami minta jaminan, kami juga punya keluarga. Sama, tolong kami juga diedukasi, bagaimana terhindar dari virus ini,” harap dia.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana, menanggapi harapan-harapan tersebut.
Menurut dia, ketika pemerintah membangun atau memulihkan suatu keadaan tidak akan mengorbankan hal lain.
Jaminan keamanan warga akibat pembangunan RS ini dan jaminan kesehatan sudah disiapkan pemerintah.
Ia menyebutkan, pemerintah berkewajiban hadir saat keresahan terjadi di tengah masya-
rakat. Yakni dengan cara memberikan jaminan seperti yang diharapkan warga.
”Saya ingin sampaikan, gubernur dan wali kota, jaminan kesehatan bagi penduduk wilayah Galang adalah yang nomor satu. Bentuknya Jamkesda, penyakit apapun pemerintah yang tanggung,” ujarnya.
“Nanti kolaborasi pemprov dan pemko, kami akan rancang. Tidak hanya infeksi, penyakit
lain penyakit jantung apapun, untuk warga Galang akan diprioritaskan,” papar Cecep lagi.(iza)