batampos.co.id – Penyusutan debit air baku di beberapa dam di Batam dan rencana penggiliran suplai air (rationing) pada 15 Maret nanti, sangat disesalkan beberapa
pihak.
Pasalnya, penyediaan air baku berikut upaya merawat cadangan air, merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Namun, hal itu dinilai belum dilakukan secara maksimal. Akibatnya, debit air di be-
berapa dam menyusut dalam beberapa waktu terakhir dan bakal berimbas terhadap pasokan air ke masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah, mengatakan, BP Batam yang mestinya me-
nyediakan air baku untuk diolah oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB) selaku pemegang konsesi air bersih, dinilai lamban dalam mengantisipasi ancaman penyusutan air.
Padahal, kata Irwansyah, keringnya beberapa dam itu telah diperkirakan bakal terjadi sejak sekitar 10 tahun lalu, yang kala itu dirinya masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Batam.
”Waktu itu diperkirakan air baku hanya cukup hingga 2019, sehingga perlu langkah anti-
sipasi yang konkret agar tidak terjadi kekeringan,” ujar Irwansyah, Minggu (8/3/2020).
Namun yang terjadi, sambung Irwansyah, BP Batam dinilai tak maksimal dalam mengambil langkah untuk mencegah penyusutan debit air di beberapa dam.
Bahkan, selama kurun beberapa tahun terakhir, ada dam yang berhenti beroperasi sama sekali, seperti dam Baloi.
Sisanya, mengalami penyusutan air akibat pendangkalan, termasuk karena banyaknya eceng gondok dan proses evaporasi.
Selain itu, daerah tangkapan air (catchment area) di sekitar dam yang rusak parah dan tak kunjung ditanggulangi, sehingga air hujan tak bisa optimal masuk ke dam.
Kondisi itu juga terjadi di dam Duriangkang, yang selama ini menjadi andalan karena menopang kebutuhan sekitar 70 persen pelanggan air bersih di Batam.
”Mestinya dam-dam itu dirawat, dilakukan pendalaman dan sebagainya,” sebut Irwansyah.
Begitu juga, sambung dia, terkait dam Tembesi. Dam estuari yang dilakukan dengan proses membendung air laut untuk dijadikan air tawar, serta dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, tak juga dioperasikan.
Padahal, proses desalinasi untuk menghilangkan kadar garam dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi, mestinya telah selesai tahun lalu.
”Sudah bertahun-tahun lalu mau dilelang atau tender, tapi sampai sekarang tak selesai. Bahkan, WTP (Water Treatment Plant/Instalasi Pengolahan Air)-nya juga tak kunjung dibangun,” imbuhnya.
Sedangkan terkait rencana interkoneksi air dari dam Tembesi ke dam Mukakuning,
menurut dia, juga bukan solusi yang mudah.
”Ini bukan rencana yang gampang, anggarannya dari mana? Ini butuh pipa, butuh
perencanaan yang matang,” ujarnya.
Padahal, menurut Irwansyah, selama ini BP Batam mendapatkan manfaat dari sewa aset dan royalti yang dibayarkan ATB.
Mestinya, kata dia, sebagian dari manfaat itu dianggarkan khusus untuk merawat seluruh dam yang beroperasi untuk menyuplai air baku.
”Pertanyaan saya, berapa persen yang dikembalikan untuk perawatan dam?” ucap
politikus PPP tersebut.
Karena itu, Irwansyah mengatakan DPRD Kepri akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terkait hal itu.
”Saya minta pertanggungjawaban mereka (BP Batam,red), berapa pendapatan BP Batam dari ATB, berapa yang dialokasikan untuk perawatan dam,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, mengatakan menghadapi krisis air bersih yang sudah di depan mata, BP Batam memiliki sejumlah alternatif.
Langkah pertama yakni menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat hujan buatan di Batam.
”Kerja sama dengan BPPT ini untuk membahas tentang teknologi modifikasi cuaca (TMC),” katanya, Kamis (5/3/2020) lalu.
Pelaksanaan kajian TMC ini akan memakan waktu selama 14 hari kerja. Biayanya sebesar Rp 100 juta. TMC yang bermuara pada pelaksanaan hujan buatan ini direncanakan akan berlangsung selama setahun.
”Kajian paling cepat itu 14 hari. Hujan buatan ini untuk antisipasi dalam satu tahun ke depan,” katanya lagi.
Solusi paling teranyar yakni memompa air baku dari Waduk Tembesi ke Waduk Mukakuning. Jaraknya 2,9 kilometer. Waduk Tembesi sudah terisi penuh dan mampu mengalirkan air sebanyak 600 liter per detik.
Perkiraan waktu pelaksanaan selama dua bulan. Adapun, tahapan-tahapannya yakni
pengadaan pipa berukuran 800 milimeter melalui proses lelang, serta proses konstruksi penanaman pipa.
Perkiraan biayanya mencapai Rp 45,7 miliar untuk pengadaan pipa. Biaya tersebut sduah termasuk pipa, pompa, listrik PLN, genset, ponton dan aksesoris.
”Waduk Tembesi sudah terisi penuh bahkan lewati spillover. Waduk terdekat dari Tembesi adalah Mukakuning,” jelasnya.
“Nanti aka dipompa pakai ponton dan pelaksanaannya dalam dua bulan. Solusi ini masih harus dilaporkan ke pimpinan karena biaya cukup mahal,” katanya lagi.
Proses ekstraksi air baku dari Waduk Tembesi ini sebenarnya menyisakan pertanyaan. Pasalnya lelang waduk ini tak kunjung terealisasi hingga saat ini. Tapi Binsar punya jawaban untuk itu.
”Sedang dilelang. Setelah selesai audit dari BPKP, maka akan diekspos mengenai prakualifikasi Tembesi. Tiga bulan setelah proses, maka akan dapat pemenang,” paparnya.
“Setelah itu, bangun water treatment plant (WTP) Tembesi sekitar setahun, berikut juga bangun pipa reservoir ke Batuaji selama satu setengah tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, mengatakan, ATB akan
mengolah air baku dari Waduk Duriangkang melalui tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA).
Di antaranya IPA Duriangkang, dengan kapasitas 2.200 liter per detik.
IPA Tanjungpiayu dengan kapasitas 200 liter per detik. Air baku dari Waduk Duri-
angkang juga dialirkan ke IPA Mukakuning berkapasitas sebesar 300 liter per detik.
Waduk ini melayani 80 persen kebutuhan masyarakat Kota Batam. Sehingga, total
pelanggan yang mendapat suplai air dari Waduk Duriangkang adalah sekitar 228.900 sambungan.
Per tanggal 5 Maret 2020, penyusutan volume air baku di Waduk Duriangkang telah
mencapai minus 3,06 meter dari permukaan bangunan pelimpah.
BP Batam memutuskan untuk melakukan penggiliran atau rationing di waduk Duriangkang.
”Langkah ini akan mulai dilakukan pada Minggu kedua Maret 2020, dengan skenario 2-5. Artinya, operasional di dam Duriangkang akan berhenti selama 2 hari, dan akan berjalan seperti biasa selama 5 hari dalam seminggu,” jelasnya.
Program penggiliran ini akan berdampak kepada sekitar 228.900 pelanggan yang dilayani melalui waduk tersebut.
Tidak hanya berdampak pada 196.000 pelanggan rumah tangga, penggiliran suplai juga akan berimbas pada 2.900 pelanggan industri dan 30 ribu pelanggan komersial.
Adapun daerah yang akan terdampak penggiliran meliputi Tanjungpiayu, Mukakuning, Sagulung, Batuaji, Tanjunguncang, Marina, Batam Centre, Nagoya, Jodoh, Bengkong, Batuampar, Kabil, Telagapunggur dan sekitarnya.
Pelanggan akan mengalami pemulihan suplai setelah Instalasi Pengolahan Air (IPA) kembali beroperasi.(