batampos.co.id – Ketersediaan bahan baku industri di gudang-gudang tinggal sedikit lagi bertahan. Diperkirakan hanya bisa bertahan sampai pertengahan Maret ini saja.
Pelaku usaha menuntut insentif dari pemerintah terhadap industri segera diterbitkan.
“Rekomendasi kami kepada pemerintah yakni pertama bangun industr y global supply chain dan segera mencari alternatif impor bahan baku dari negara lain,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, Sabtu (7/3/2020).
Kemudian, meminta pemerintah melakukan lobi dengan pemerintah Tiongkok supaya operator-operator di sentra-sentra industri dan logistik di sana segera bero-
perasi.
“Banyak bahan baku industri yang diimpor dari Tiongkok. Sedangkan perusahaan di sana tidak beroperasi,” paparnya.
“Percepatan pemberian stimulus insentif non fiskal bisa dilakukan seperti penurunan harga gas industri, penundaan sementara waktu pungutan pajak dan retribusi daerah dan penundaan proses perizinan kepada industri substitusi impor dan orientasi ekspor,” tegasnya.
Beberapa solusi lainnya yakni mempercepat solusi terkait ekspatriat dan manajemen penanaman modal asing (PMA) yang masih berada di Tiongkok agar dapat segera kembali.
“Sehingga perusahaan dapat kembali beroperasi dan terkait masalah keamanan agar aksi unjuk rasa dapat diminimalisir,” ucapnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, juga membenarkan pendapat Tjaw.
Hingga saat ini, ia belum melihat adanya insentif untuk industri manufaktur dan kebijakan menjaga masuknya investasi.
“Jika dibiarkan kita khawatir dampak virus corona ini akan menyebabkan pengangguran meledak di Batam akibat industri shutdown karena kehabisan bahan baku dan kekurangan tenaga ahli,” jelasnya.
Ia menegaskan, keputusan ada di pemerintah pusat. Rafki berharap insentif yang menjadi kewenangan daerah dieksekusi terlebih dahulu.
Seperti pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemko Batam kalau bisa ditangguhkan.
“Kalau memungkinkan diskon maka segeralah dieksekusi,” ungkapnya.
Wali Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, pernah menegaskan akan membawa kendala yang dihadapi dunia usaha di Batam pasca mewabahnya virus corona ke pemerintah pusat.
“Saya berharap pajak-pajak yang ada dan perizinan dipermudah. Kita minta pada menteri karena ada kasus corona, ini jadi tanggung kalau enam bulan,” jelasnya.
“Baik BP dan Pemko berkurang pendapatannya. Maka baiknya, buka lapangan investasi semudah-mudahnya untuk memperingan situasi ini,” paparnya lagi.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemda dan stakeholder terkait.
Tujuan dari rekomendasi ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Pertama melindungi daya beli 40 persen masyarakat terbawah dengan kartu sembako dan subsidi bunga perumahan,” ucap Kepala BI Perwakilan Kepri, Musni Hardi.
Selain itu, untuk sektor pariwisata, insentif yang disarankan yakni insentif kepada maskapai dan agen travel.
Lalu insentif tiket bagi wisatawan domestik untuk 10 destinasi pariwisata. Berikutnya, yakni pengurangan harga avtur di sembilan destinasi pariwisata selama tiga bulan.
Terakhir, kata Musni, pengurangan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 10 destinasi pariwisata.
Di samping itu, ada juga program hibah daerah untuk dukungan program pariwisata dan kompensasi penurunan tarif pajak hotel dan pajak restoran yang akan segera diberlakukan selama enam bulan ke depan.
“Dari sisi fiskal, percepatan belanja pemerintah daerah perlu dilakukan baik yang
berasal dari APBD maupun APBB, terutama pada semester pertama, dimana dampak virus corona terjadi selama enam bulan,” terangnya.
Sejumlah insentif lainnya juga cukup menarik, yakni meningkatkan kegiatan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) di Kepri.
Mendorong promosi kepada wisatawan nusantara sebagai alternatif solusi jangka pendek
menghadapi penurunan jumlah wisman.
Lalu , memonitor perkembangan aktivitas manufaktur khususnya industri dengan tujuan ekspor utama atau sumber bahan baku utama berasal dari Tiongkok.
“Menjaga confidence dan optimisme terhadap kondisi ekonomi Kepri dan nasional, serta menjajaki kemungkinkan insentif jangka pendek serta implementasinya di daerah.
Serta mengelola inflasi agar tetap rendah dan stabil,” ucapnya.
Epidemi virus corona membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan insentif untuk
dunia pariwisata. Bentuk kebijakannya yakni peniadaan pajak restoran dan hotel selama enam bulan di 10 destinasi wisata, termasuk Batam.
Meskipun mendapat dukungan penuh dari sektor pariwisata di Batam, Pemko Batam mengaku akan kehilangan Rp 130 miliar selama enam bulan berlakunya imbas kebijakan
ini.
“Itu tak kecil. Tapi, ya tak apa-apa. Pajak dihilangkan, tapi saya berharap ada kunjungan lokal. Hal yang terpenting agar sirkulasi uang tetap berjalan. Tak untung ya tak apa-apa,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Ia meminta agar asosiasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam segera mengumpulkan data mengenai tarif hotel, baik hotel yang sudah menurunkan tarifnya maupun belum.
“Saya akan bantu kirim ke Gubernur dan Wali Kota lainnya. Saya umumkan segera melakukan kunjungan ke Batam karena tarif hotelnya lagi turun,” paparnya.
Ia semakin optimis karena sebentar lagi akan ada acara rapat antara Sekretaris Daerah
(Sekda) nasional di Batam.
“Tapi pemilik hotel harus sepakat. Pajak sudah dibebaskan, maka pemilik hotel harus turunkan tarifnya. Semua langkah akan diambil agar bisa hidup,” imbuhnya.
Rudi juga akan membawa kendala yang dihadapi dunia usaha di Batam pasca mewabahnya virus corona ke stakeholder terkait seperti pemerintah pusat.
“Saya berharap pajak-pajak yang ada dan perizinan dipermudah. Kita minta pada menteri karena ada kasus corona, ini jadi tanggung kalau enam bulan,” katanya.
“Baik BP dan Pemko berkurang pendapatannya. Maka baiknya, buka lapangan investasi semudah-mudahnya untuk memperingan situasi ini,” paparnya lagi.
Mengenai industri yang suplai bahan bakunya terhambat, Rudi mengaku kewenangannya bukan di BP maupun Pemko Batam.
“Kita jembatani mereka ketemu Menko Perekonomian dan stakeholder terkait, agar dalam
waktu dekat penggantian bahan baku bisa dari negara lain, bukan Tiongkok,” jelasnya.
Sedangkan mengenai pekerja Batam asal Tiongkok, Rudi tidak bisa memberikan solusi.
“Saya tak punya solusi soal itu. Kalau dari sana sudah ada surat dari WHO, boleh saja. Tapi kalau tidak, ya ikuti prosedur karantina,” tegasnya.(leo/nur)