batampos.co.id – Pembangunan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan perbatasan negara digenjot. Tahun ini, jumlah anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mengejar ketertinggalan di wilayah terpinggirkan mencapai Rp 24,3 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat membuka Rapat Koordinasi Pengamanan Perbatasan Negara di Jakarta, Rabu (11/3). “Sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN, itu besar sekali Rp 24,3 triliun,” ujarnya.
Kepada jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahmud meminta untuk mengoordinasikan penggunaan anggaran itu secara terintegrasi. Sebab jika masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) jalan sendiri-sendiri, manfaat dari penggunaannya kurang efektif.
Misalnya, jika ada kementerian membangun dermaga laut, maka kementerian lain bersinergi dengan membangun akses jalan menuju lokasi.
“Coba diintegrasikan sehingga menjadi satu wujud di satu tempat program yang sama,” imbuhnya.
Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, anggaran tersebut tersebar di 27 K/L. Sementara BNPP seniri hanya bertugas sebagai koordinator untuk memastikan program di masing-masing K/L untuk perbatasan berjalan sesuai arahan Presiden.
Terkait alokasi yang mencapai Rp 24,3 triliun, Tito mengatakan angka tersebut didapat berdasarkan hasil diskusi bersama Bappenas. Meski besar, dia menyebut sebetulnya masih jauh dari angka yang dibutuhkan. “Menyesuaikan kemampuan negara,” kata dia.
Imbasnya, dari 700-an kecamatan yang ada di daerah perbatasan, fokus pembangunan akan dilakukan di 222 kecamatan lebih dahulu.
Uang tersebut akan digunakan sesuai tupoksi masing-masing K/L. Misalnya, Kementerian Kesehatan untuk pembangunan fasilitas kesehatan. “Kemudian alat tangkap ya KKP, bangun pasar Kementerian Perdagangan, kemudian koperasi ya Kementerian Koperasi dan UMKM,” imbuhnya.
Pembangunan di masing-masing kecamatan di perbatasan, kata dia, tidak dilakukan seragam. Melainkan akan sesuai dengan kebutuhan. Namun pada prinsipnya, harus menyasar pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Tito menyebutkan, ketertinggalan dan kesejahteraan masih jadi persoalan.
Berdasarkan data yang ada, dari 15 provinsi yang memiliki daerah berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, 10 di antaranya memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Padahal, kesejahteraan menjadi kunci untuk stabilitas.
“Jadi kebanggaan, national pride untuk ke-NKRI-an kita. Kenapa? Dia gak perlu lagi cemburu melihat negara sebelahnya serba cukup,” pungkasnya.(jpg)