batampos.co.id – Program kartu pra kerja segera diluncurkan bulan ini. Nantinya, pelatihan vokasi ini tak hanya ditujukan untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran saja. Tapi juga untuk calon pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, seluruh persiapan implementasi sudah dimatangkan. Selain sosialisasi ke daerah, proses identifikasi lembaga-lembaga pelatihan juga tengah dikebut.

Sebab nantinya, pelatihan tidak hanya mengandalkan balai latihan kerja(BLK) milik pemerintah. Lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta juga akan dilibatkan untuk pelatihan vokasi ini.“Mudah-mudahan Bulan Maret ini (dilaunching, red),” ujarnya ditemui di Jakarta, Kamis (12/3).

Ida melanjutkan, program pendidikan vokasi selama enam bulan ini bakal difokuskan juga untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama, di wilayah-wilayah pariwisata seperti Bali, Manado (Sulawesi Utara), dan Bintan (Kepulauan Riau). Menurutnya, tim dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah berupaya mengidentifikasi calon peserta di wilayah-wilayah terdampak tersebut.

Seperti diketahui, wabah Covid-19 ini memang sangat berdampak besar pada industri pariwisata. Banyak masyarakat memutuskan untuk stay di rumah karena takut tertular virus baru tersebut. Imbasnya, sektor pariwisata mandek. Pemerintah sendiri sudah memberi stimulus dengan memberikan diskon untuk penerbangan ke beberapa destinasi wisata dalam negeri.

“Kami akan mengambil peran melalui program kartu pra kerja ini,” tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ida memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan industri menyangkut program kartu pra kerja ini. Oleh karenanya, program vokasi yang diberikan pun akan dimatch-kan dengan kebutuhan mereka. “Karena industri adalah user dari program pelatihan ini kan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam program ini nantinya juga diperuntukkan bagi calon PMI. Sebab, mulai saat ini, tanggung jawab pemberiaan skill dan kompetensi pekerja migran sudah dialihkan ke pemerintah. Tidak lagi berada di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Dengan kata lain, selain pelatihan gratis yang diterima, mereka juga bakal mendapat uang Rp 500 ribu setelah pelatihan berakhir.

Dari kuota 2 juta orang penerima kartu pra kerja tahun 2020, diperkirakan sekitar 12,5 persen bakal dialokasikan untuk calon PMI. Angka tersebut mengacu pada rata-rata jumlah pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya. “Karena pekerja migran kan juga membutuhkan skill yang mumpuni,” ungkapnya. Dengan begitu, mereka bisa bersaing mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan.(mia)