batampos.co.id – Penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja terus bermunculan. Bahkan ekskalasinya semakin meluas dengan dimotori buruh dan mahasiswa. DPR pun berjanji merespon dinamika tersebut.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan polemik di masyarakat akan menjadi pembahasan di parlemen. Pihaknya akan memasukkan pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam daftar inventarisasi masalah (DIM). ”Pro-kontra itu pasti akan dibahas,” kata Azis Syamsuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
Saat ini, tutur dia, fraksi-fraksi dengan dibantu tim ahli sedang menyusun DIM. Pasal-pasal yang potensial memicu masalah disisir satu per satu. Baik untuk klaster ketenagakerjaan, lingkungan, investasi, perizinan hingga administrasi pemerintahan. ”Ada pendalaman masalah dengan penyisipan pasal-pasal,” jelas Azis.
Di bagian lain, Presiden Joko Widodo mencermati polemik yang berkembang di publik terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Pekan lalu misalnya, persisnya Jumat (6/3), Jokowi mengumpulkan para pimpinan parpol berikut ketua-ketua fraksi DPR dari koalisi pendukung pemerintah.
”Presiden menanyakan prosesnya sudah sampai di mana,” tutur Azis Syamsuddin yang juga ikut dalam pertemuan di Istana Presiden waktu itu.
Diakuinya, Jokowi memang menginginkan agar RUU Cipta Kerja cepat dibahas. Sebab beleid tersebut sudah diserahkan ke DPR sejak 12 Februari lalu. Namun hingga kini belum ada pembahasan di DPR. Bahkan alat kelengkapan dewan (AKD) pun belum menerima draf RUU tersebut.
Azis mengakui draf omnibus law masih berada di sekretariat jenderal (setjen) DPR untuk proses administrasi. Prosedurnya, setelah administrasi tuntas, kesetjenan akan mengirim kembali ke ketua DPR. Lalu ketua dewan akan menggelar rapat bersama pimpinan DPR lainnya untuk di bawa ke Badan Musyawarah (Bamus).
”Proses di setjen sudah sampai mana, kami belum tahu. Saya akan cek lagi nanti,” ucap politikus Golkar itu.
Anggota DPR Arsul Sani yang juga ikut dalam pertemuan di istana Jumat pekan lalu mengakui bahwa Presiden Jokowi mengetahui ada resistensi dari sejumlah elemen. Khususnya kalangan buruh. Dari sebelas klaster di RUU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan yang paling tajam disorot. Kritik lainnya juga menyangkut perizinan pada subklaster tenang lingkungan.
”Itu beliau terangkan semua. Paling tidak presiden mendapat informasi itu,” kata Arsul Sani.
Menurut Arsul, Jokowi menginginkan ada pembahasan bersama-sama yang melibatkan pihak terkait. Klaster ketenagakerjaan, misalnya harus melibatkan serikat pekerja. Terkait aspirasi yang meminta klaster ketenagakerjaan dihapus dari RUU Cipta Kerja, Arsul mengaku tidak setuju. Politikus PPP itu mengatakan bahwa tekanan muncul pada ruang konsultasi publik.
”Justru ini yang harus dibuka untuk dibahas seluas-luasnya. Teman-teman buruh kalau punya tawaran alternatif pada klaster ketenagakerjaan silakan diajukan,” imbuh wakil ketua MPR itu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, DPR periode ini akan lebih terbuka terhadap masukan masyarakat. Khususnya terkait penolakan pasal-pasal kontroversial yang menjadi sorotan publik dalam omnibus law.
Sebetulnya, jelas dia, pihaknya sudah membuka dialog dengan beberapa unsur. Termasuk dari elemen buruh. Serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya pernah melakukan audiensi dengan Komisi IX pada pertengahan Februari lalu.
”Termasuk saya sendiri pernah menerima perwakilan buruh di ruang pimpinan. Jadi kita tampung usulan-usulan itu semua, dan kita cari jalan terbaik,” papar politikus Gerindra itu. (mar/jpg)