batampos.co.id – Persatuan Wartawan indonesia (PWI) Provinsi Kepri berharap agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda.

Hal ini dikarenakan masih maraknya penyebaran virus corona (covid-19) di Indonesia termasuk di Provinsi Kepri.

Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim, mengatakan, diperlukan konsentrasi penuh untuk mengatasi penyebaran covid-19.

“PWI Kepri menilai ada baiknya tahapan pilkada serentak 2020 ditunda sebagian. Artinya, tahapan yang belum dilakukan, dapat dievaluasi,” katanya, Sabtu (21/3/2020).

Misalnya kata Candra, terkait verifikasi untuk calon independen yang akan dimulai 26 Maret 2020 hingga penatapan 20 April 2020 dilanjutkan sesuai jadwal.

“Soalnya kan sudah berjalan sejak pengumpulan dukungan KTP. Pekerjaannya pun terkosentrasi di KPUD dan Bawaslu,” jelasnya.

Ketua PWI Provinsi Kepri, Candra Ibrahim. Foto: Dalil Harahap/batampos.id

“Nah, yang ini diteruskan hingga penetapan lolos atau tidaknya pada 20 April itu,” katanya lagi.

Namun demikian, lanjutnya, untuk pencalonan jalur partai politik hingga pendaftaran mulai 16 Juni hingga 18 Juni, dapat dievaluasi dan ditunda.

“Memang akan berdampak pada pemilihan yang sedianya akan dilakukan pada 23 September 2020. Bisa akhir 2020 pilkadanya,” tuturnya.

“Tapi tak ada salahnya energi bangsa ini difokuskan dulu untuk mengatasi virus mematikan ini, serta dampak turunannya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial,” kata Candra lagi.

Alasan lainnya, pemerintah pusat pun saat ini sedang melakukan berbagai improvisasi untuk mengatasi kebutuhan dana yang tidak sedikit untuk mengatasi wabah ini.

Terakhir, Presiden Jokowi telah menyampaikan kemungkinan dana desa akan dialihkan untuk penanganan virus corona ini.

“Begitu juga kalau kita lihat lebih makro lagi. Akibat turunnya harga minyak dunia ke level di bawah 30 dolar perbarel, akan membuat asumsi APBN kita akan terkoreksi cukup tajam,” jelasnya.

“Menkeu Sri Mulyani mengatakan bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 menjadi nol persen. Ini artinya pemerintah memerlukan dana cadangan yang tidak kecil,” tambah Direktur Batam Pos Online itu.

Oleh sebab itu, lanjut Candra, perlu segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian peraturan oleh pemerintah maupun KPU RI sebagai payung hukum penundaan tahapan pilkada serentak 2020.

“Termasuk mempersiapkan payung hukum untuk daerah-daerah tertentu di mana kepala daerahnya perlu di-PLT-kan menjelang pilkada serentak. Tidak apa-apa ditunda, untuk kepentingan yang lebih besar,” tutupnya.(*)