batampos.co.id – Beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa Pemko Batam sudah menyediakan dana darurat untuk mengatasi pandemik Covid-19 yang masih merebak di Kota Batam.

Tak tanggung-tanggung, menurut seorang sumber, dana yang dapat dipakai cukup besar.

“Saya dengar, jumlahnya cukup besar. Saya tak berani sebutkan angkanya, namun dari sebuah pertemuan dengan Pak Wali beberapa waktu lalu, beliau mengatakan sudah merencanakan alokasinya,” kata sumber yang wanti-wanti minta tidak dituliskan namanya, kepada Batam Pos Online (batampos.co.id.), Minggu (29/3/2020).

Sumber itu menyebutkan, rencana itu sudah disampaikan secara informal oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada pimpinan DPRD Batam.

Benarkah? Ketua DPRD Batam, Nuryanto, saat dikonfirmasi melalui WA, mengakui, hingga saat ini masih menunggu pengajuan dari Pemko Batam.

Teknisnya nanti bisa dibahas pada APBD Perubahan Kota Batam.

Ilustrasi. batampos.co.id

“Pada prinsipnya DPRD Batam mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemko Batam dalam penanggulangan penyebaran covid-19,” ujar Nuryanto, kepada batampos.co.id, Senin (30/3/2020).

Namun disampaikannya, hingga saat ini, Pemko Batam belum mengajukan perubahan alokasi anggaran tersebut.

“Berapa saja anggaran penanganan covid-19, demi rakyat Batam kami siap mengalokasikannya, tapi sampai sekarang kita masih menunggu permohonan dari pemko,” sebutnya lagi.

Dijelaskan Nuryanto, perubahan atau realokasi anggaran APBD Batam bisa terjadi dan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Kami sudah menerima arahan dan petunjuk dari Mendagri (Surat Edaran Mendagri), kami harap Pemko bisa lebih cepat mengajukannya,” harap pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Dilanjutkannya, sesuai tupoksi DPRD Kota Batam terkait penanganan Covid-19, pihaknya mempercayakan kepada Pemko Batam, dalam hal ini, Wako Batam sebagai Ketua Gugusnya, sesuai SE terbaru Mendagri tanggal 30 Maret 2020.

“Dewan, terkait penanganan covid-19, kami percaya dengan eksekutif. Langkah-langkah yang diambil sudah sesuai SOP dan arahan pemerintah pusat, pelaksanaaan juga melibatkan seluruh FKPD dan seluruh komponen masyarakat, bersatu padu untuk melawan corona,” tegas Cak Nur, sapaan Nuryanto.

Sementara itu, Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim, mengatakan, Pemko Batam harus lebih cepat mengajukan permohonan realokasi anggaran untuk penanganan corona ini.

“Mesti harus lebih cepat, karena saat ini banyak petugas kesehatan dan yang terlibat dalam penanganan ini, masih mengeluhkan kurangnya alat pelindung diri (APD),” katanya.

“Ini sesuai janji Pak Wali yang pernah mengatakan biarlah tahun 2020 tidak ada pembangunan di Batam, asalkan masalah (corona) ini teratasi. Kita apresiasi perhatian serius Pak Wali ini,” ujar Candra lagi.

Dengan anggaran tersebut, kata Candra, diharapkan pemutusan mata rantai penyebaran corona dapat dilakukan dengan maksimal.

“Tapi juga dalam penggunannya, Pemko Batam diharapkan lebih berhati-hati, karena rawan dengan kebocoran. Untuk itu, harus berbasi data yang akurat, berapa yang disisir, berapa OPD, PDP, dan belanja APD, dan lain sebagainya. Semua anggota Gugus Tugas harus membantu Pak Wali Kota,” pinta Ketua PWI Kepri itu.(cdi)