batampos.co.id – DPRD Kota Batam menolak kebijakan Pemko Batam untuk melaksanakan karantina wilayah bukan suatu hal yang mudah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, mengatakan, untuk menjalankannya diperlukan persiapan yang matang dari pemerintah dan masyarakat.
”Kalau dari ‘kacamata’ saya, ini terus terang pemerintah belum siap untuk melaksanakan yang namanya karantina wilayah,” ujarnya, Minggu (5/4/2020).
Menurut dia, konsekuensi atas kebijakan karantina wilayah ini harus dipersiapkan semuanya. Bukan hanya sembako saja bagi masyarakat tidak mampu.
Sebab kata dia, jika dilakukan karantina wilayah akan berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan.
”Kalau saya katakan orang punya uang, tetapi tidak bisa beli? Bagaimana. Sementara karantina wilayah itu betul-betul tidak boleh melakukan aktivitas hanya di rumah,” tuturnya.
Dengan adanya karantina wilayah tersebut, tentunya tidak ada perputaran ekonomi. Kemudian lanjutnya, setelah karantinawilayah selesai, Budi mempertanyakan apakah sudah terpikirkan pemerintah mau bagaimana ke depannya.
”Jadi, jangan berbicara ini kemanusiaan. Kita pikir saja sekarang selamat. Masalah ekonomi nanti akan kita tumbuhkan. Bukan bicara itu saja. Bisa-bisa nanti Batam ini jadi tidak ada. Dampak dari itu semua bukan kecil,” bebernya.
Untuk itu, ia mendukung apa yang sudah diterapkan Pemko Batam dalam mengatasi penyebaran virus corona.
Dengan melaksanakan sosial distancing dan physical distancing. Jika yang sudah dilakukan saat ini konsisten dan dilakukan, ia menilai penyebaran virus corona
bisa teratasi.
”Penanganan yang sudah ada datanya itu ditangani secara khusus. Pemerintah juga bekerja sana dengan semua stakeholder. Termasuk pengusaha,” tuturnya.
Ia menilai, karantina wilayah dan lockdown itu sama-sama tidak bisa beraktivitas di luar hanya lingkupan karantina wilayah yang lebih kecil.
Oleh karena itu, jika kebijakan ini dilaksanakan, ia tidak bisa membayangkan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian.
”Perekonomian berhenti dalam satu hari saja bagaimana dampaknya. Bagaimana kalau satu minggu dan seterusnya. Jadi kalau saya, penanganannya lebih cederung komprehensif dan sistematis,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan Kamis (2/4/2020) lalu pihak rumah sakit menyampaikan Alat Pelindung Diri (APD) tidak ada dan tidak lengkap.
Selain itu, penanganannya menurut Budi tidak maksimal.(gie)