Pemerintah Kota Batam akan menerapkan pengetatan physical distancing (ppD) yang
dibagi dalam tiga zona. Segala persiapan tengah dimatangkan, termasuk kompensasi bagi warga yang terdampak oleh kebijakan ini, terutama para pekerja dengan pendapatan harian. Mereka akan dipasok kebutuhan pokok senilai Rp 300 ribu setiap bulan.
Perintah pendataan kepala keluarga dan anggota keluarganya itu datang terkesan mendadak pekan lalu.
Selembar kertas putih berisi kolom nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, nomor induk kartu keluarga, nomor induk kependudukan, dan nomor telepon diminta diisi.
Pemko Batam melalui camat dan lurah menggerakkan perangkat RT/RW seantero Batam, sehingga pendataan dilakukan dengan cepat.
“Pendataan ini jadi dasar untuk pemberian kompensasi pada keluarga yang terdampak Covid-19.” Begitu kalimat yang sering dilontarkan petugas yang diutus RT/RW saat membagikan kertas putih itu.
Mendengar kata “bantuan”, warga pun antusias mengisi. Ada juga yang hanya menyerah-
kan fotokopi kartu keluarga. Tergantung kebijakan lurah masing-masing soal teknis
pendataan.
Seperti di Kecamatan Batuaji, Sagulung, Sekupang, dan kecamatan lainnya di Batam. Warga bahkan antusias menyerahkan fotokopi kartu keluarga ke kelurahan.
Informasi yang dihimpun, hampir semua kelurahan di tiga kecamatan tersebut sudah rampung mengumpulkan data warga yang terdampak pendemik Covid-19 ini.
Data tersebut sudah di-input pihak kelurahan untuk diteruskan ke Pemko Batam. Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang dan Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, contohnya.
Data yang terkumpul sudah sampai 90 persen. Data ini sedang diproses untuk diteruskan ke Pemko Batam.
“Sudah hampir semua. Ini kita proses dulu, kemudian diteruskan ke Pemko. Kebijakan tetap di Pemko,” ujar Agus Sofyan, Lurah Tanjungriau.
Camat Sagulung, Reza Khadafi, menuturkan hal yang sama. Verifikasi data warga di Sagulung sudah hampir rampung dan prosesnya diteruskan ke Pemko Batam untuk ditindaklanjuti.
“Kami sifatnya data dan verifikasi. Kebijakan tetap sama Pak Wali,” ujar Reza.
Ditargetkan, Senin (6/4/2020) hari ini, semua data sudah masuk 100 persen ke Pemko
Batam.
Nurmala, warga Batuaji yang terdampak langsung mewabahnya Covid-19 berharap agar program ini segera direalisasikan.
Sebagai karyawan di salah satu hotel ternama di kawasan Marina, Nurmala sudah tak lagi bekerja semenjak Covid-19 mewabah dan hotel tempat kerjanya merumahkan karyawan karena tak ada tamu.
“Posisi sekarang tak ada penghasilan lagi saya, makanya butuh sekali bantuan itu,” ujarnya.
Lalu kapan rencana memperketat physical distancing tingkat Kota Batam diberlakukan?
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menerangkan, pengetatan phisycal distancing akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari sesuai masa inkubasi Covid-19.
Jika dalam masa tersebut ada warga yang sakit dengan gejala Covid-19, langsung ditangani petugas medis.
Rudi menegaskan, selama masa pengetatan physical distancing ini, perusahaan tetap bisa beroperasi. Tapi ada kewajiban yang harus dijalankan.
Misal menyiapkan masker, sarana cuci tangan atau hand sanitizer, serta mengatur jarak
antarpekerja.
“Untuk yang bekerja silakan tetap bekerja. Jadi yang akan kita tertibkan adalah warga
yang tidak bekerja tapi masih berkeliaran. Kalau tidak ada kegiatan, kita mohon tidak
berkeliaran,” tegasnya.
Soal kapan waktu penerapannya, Ketua Gugus Tugas (Gugas) Penanganan Covid-19
Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, masih terus dikoordinasikan, terutama dengan aparat di lapangan.
Sebab, akan ada sanksi bagi warga yang tak taat aturan ini.
“Kami sedang susun bersama kawan-kawan dalam tim, terutama TNI dan Polri. Intinya penyisiran nanti tenaga lapangan yang dibutuhkan dukungannya yakni TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam,” kata Amsakar, kemarin.
Jumlah petugas yang dilibatkan sekitar seribu orang. Ia menyebutkan, tim masih akan memilih momentum yang tepat.
“Kami akan laksanakan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, setelah koordinasi kami selesai,” ujarnya.
Kata dia, tim masih fokus pada pembagian wilayah pengetatan physical distancing yang nanti dibagi per zona.
Satu zona terdiri dari tiga kecamatan. Kini, tim melibatkan RT/RW sedang mendata warga yang akan berhak mendapat bantuan selama pengetatan berlangsung.
Amsakar menyebutkan, para camat berjanji menyelesaikan dan melaporkan paling lambat Senin (6/4/2020) pukul 14.00 WIB.
Data yang diperoleh Batam Pos, jumlah KK yang terdampak diperkirakan sekitar 180 ribu KK hingga 240 ribu KK.
“Semalam (Sabtu) saya telepon masih bekerja, tapi progresnya sudah 95 persen. Iya benar, perkiraan 180 ribu sampai 240 ribu,” katanya.
Mereka yang akan diberikan sembako adalah yang terdata sebagai penerima program keluarga harapan (PKH), penerima bantuan non-tunai, serta yang terdampak langsung.
Seperti pengemudi ojek online dan pekerja yang dirumahkan karena kondisi ini. Seperti karyawan hotel.
Bantuan yang akan diberikan yakni paket sembako untuk kebutuhan satu bulan, dengan
nilainya sekitar Rp 300 ribu. Dalam hal ini, lamanya akan melihat perkembangan kondisi pandemi, apakah dalam tiga bulan atau enam bulan ke depan.
“Paketnya berisi 20 kilogram beras, 3 kilogram gula, 2 liter minyak goreng. Itu angkanya
lebih kurang 300 ribu dan mungkin akan bertambah,” ujar Amsakar.
Ia menyebutkan, soal penyiapan sembako memang tidak mudah, termasuk distribusinya.
“Ini harus dicermati betul, bagaimana pola distribusinya, karena kumpul ramai-ramai
juga tidak bisa. Kalau rumah ke rumah apakah sampai lurah saja atau tingkat RT RW,” jelasnya.
“Semua kita bicarakan, tidak sesederhana yang dipikirkan,” katanya lagi.
Ia menyebutkan, sumber anggaran sembako dari APBD Batam.
“Sebab di APBD itu ada komponen bantuan lain-lain termasuk pelaku usaha. Sekarang kita punya rekening untuk itu, siapa yang mau berpartisipasi silakan ikut,” harap dia.
Untuk mempersiapkan bahan pokok yang akan dibagikan, Pemko Batam berkoordinasi dengan distributor.
Amsakar Achmad bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperin-
dag) Batam, Gustian Riau, memimpin langsung pertemuan dengan puluhan distributor yang tergabung dalam Asosiasi Bahan Pokok Kota Batam (ABPKB) di Lim Kopi
Batam Kota, Jumat pekan lalu.
“Pertemuan ini untuk memastikan stok yang ada di distributor. Sekaligus kami ingin tahu berapa banyak,” kata Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau.
Ketua ABPKB Batam, Aryanto, mengatakan pihaknya akan membantu pemerintah.
“Demi kota Batam kami siap membantu. Kami juga berkewajiban untuk pastikan Batam kondusif kebutuhannya. Kita fokus dulu kemanusiaan, belakangi dulu tentang untung,” terangnya.
Seorang distributor beras, Herman Wijaya, menyambut baik rencana bersama pemerintah. Namun ia berharap tidak akan banyak masalah dari daerah asal pangan.
“Selagi dari daerah tak masalah, kita pun tak ada masalah. Kalau ada masalah akan terus
kami komunikasi,” ujarnya.(iza/eja/ska/gie/rng)