batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, meminta Pemko Batam untuk menyampaikan data yang akurat jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Batam. Sebab, hingga saat ini, ia belum menerima jumlah pasti berapa banyak jumlah PDP dan juga ODP.
“Jadi begini, sampai hari ini (kemarin, red) kita belum ada data yang akurat sebenarnya berapa (jumlah PDP dan ODP, red). Oke kalau pasien yang kita anggap sudah tertular itu betul kalau itu dari pihak rumah sakit. Tapi kalau untuk yang ODP dan PDP sendiri, itu sampai saat ini kita tidak ada dapat data yang akurat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, puluhan orang yang sempat kontak dengan pasien kasus terkonfirmasi positif pertama di Batam sudah dinyatakan negatif. Mereka sudah tidak dikarantina lagi. Akan tetapi, status mereka sebagai ODP tidak dicabut oleh pemerintah.
Untuk itu, ia meminta kepada Pemko Batam untuk memberikan informasi yang akurat mengenai data Covid-19 serta mempublikasikan ODP dan PDP yang terkonfirmasi negatif dari hasil pemeriksaan. Kemudian mencabut statusnya dari ODP dan PDP. Sebab, banyaknya informasi yang simpang siur menimbulkan rasa kecemasan di tengah-tengah masyarakat.
“Kalau bisa yang PDP negatif dipublikasikan saja. Biar tak jadi pertanyaan di masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap, orang yang termasuk dalam status ODP yang dikarantina harus merasa nyaman tanpa merasa tertekan ataupun dikucilkan. Sebab, siapapun tentu tidak ada yang mau tertular virus corona ini. Menurutnya, banyaknya ODP dan PDP, juga terkait erat besaran anggaran yang akan digunakan. Apalagi, sejumlah anggaran fisik maupun nonfisik akan terkena imbas jika dialihkan.
“Saya dengar, proyek fisik yang akan dialihkan ke sana. Kita akan lihat, mana yang prioritas dan mana yang nonprioritas yang bisa kita alihkan anggarannya untuk penanganan virus corona ini. Makanya, data harus transparan,” ujarnya. (gie)