batampos.co.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyampaikan, penerima Kartu Prakerja bertambah menjadi 6 juta orang. Tambahan tersebut berasal dari peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yaitu sekitar 400.000 pekerja.
“Paling tidak di tahun ini sekitar 400 ribu pekerja bila mengalami PHK maka mereka akan dibantu dengan skema yang tidak jauh beda dari yang ada di Kartu Prakerja. Jadi, kami menambahkan dengan sekarang dengan Kartu Prakerja 5,6 juta (penerima) dan kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BP Jamsostek sekitar 400.000 pekerja,” ujarnya mengutip laman setkab, Kamis (9/4).
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program Kartu Prakerja dengan anggaran yang tadinya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, yang akan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan manajemen pelaksana atau Project Management Office (PMO). Para pekerja tersebut akan mendapatkan biaya pelatihan Rp 1 juta untuk pelatihan online.
Kemudian, sambil mereka melakukan pelatihan untuk menaikkan keterampilan dan reskilling-nya mereka akan mendapatkan manfaat juga dalam bentuk insentif bantuan dana Rp 600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp 50.000 untuk 3 kali survei.
”Insentif dan survei akan diberikan setelah program berakhir. Survei dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan,” tambah Askolani.
Penerima manfaat dari Kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal, pelaku usaha yang terdampak Covid-19 dengan minimal usia 18 tahun. Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, peserta diminta untuk menyampaikan data secara online yang sudah disiapkan oleh PMO.
Setelah itu, data akan diverifikasi oleh PMO. Kemudian insentif akan dirilis oleh PMO. Pekerja peserta BP Jamsostek yang terkena PHK juga akan dibantu oleh BP Jamsostek.(jpg)