batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga opsi untuk penundaan Pilkada yang akan diselenggarakan September 2020 ini. Opsi itu disiapkan karena Indonesia sedang didera pandemi wabah virus Korona.
“Jadi KPU telah memberikan tiga opsi a, b dan c,” ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (14/4).
Arief menuturkan, opsi pertama untuk penundaan pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020. Kemudian opsi kedua adalah Pilkada dilakukan pada 17 Maret 2021. Selanjutnya opsi ketiga Pilkada serentak dilakukan pada 29 September 2021.
Menurut Arief, dengan adanya tiga opsi tersebut, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai legitimasi hukumnya. Sebab tahapan dan penyelenggaran Pilkada 2020 ini telah dituangkan dalam UU Nomor10/2016 tentang Pilkada.
“Jadi penerbitan Perppu paling lambat dilakukan pada April 2020 ini,” katanya.
Terkait dengan tiga opsi itu, Arief juga mengatakan, pihaknya telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai opsi penerbitan Perppu tersebut guna melakukan penundaan Pilkada serentak 2020 ini.
“Telah mengirim surat kepada Presiden dan memberi masukan tentang Perppu yang akan dibuat,” ungkapnya.
Diketahui, Pilkada serentak September 2020 ini akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.
Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, Pilkada akan digelar pada 23 September 2020.(jpg)