batampos.co.id – DPRD Kota Batam mendesak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Ides Madri, mengatakan, penerapan PSBB harus segera dilakukan berdasarkan data yang diungkap Dinas Kesehatan Kota Batam yang menyebut level penyebaran Covid-19 di Batam sudah naik ke level 2.
Serta pemaparan dari dr Widya, dokter spesialis paru dalam rapat bersama Wali Kota Batam, Selasa (14/4) malam lalu, bahwa saat ini Batam sudah masuk zona merah terkait penyebaran Covid-19.
“Soal siap atau tidak siap harus siap,” tegas Ides, Rabu (15/4/2020).
Ia juga menegaskan, saat ini sudah tidak ada lagi alasan bagi Pemko Batam untuk tidak melaksanakan PSBB karena level yang disyaratkan Kemenkes sudah terpenuhi.
Ada transmisi lokal yang levelnya sudah naik. Bahkan dokter ahli paru juga sudah
menyebut Batam zona merah. Terlebih, kata Ides, sudah ada anggaran yang dipersiapkan.
“Tapi memang kemarin kondisi kita mungkin semua sudah tahu, dananya tidak ada. Kas kosong dan segala macam. Sekarang kan sudah siap kondisinya,” ujarnya.
Ditegaskannya, kesiapannya itu didapatkan dari RDP yang dilakukan Komisi IV dengan Gugus Tugas Covid-19 yang dihadiri beberapa orang.
Dalam laporan tersebut disebutkan sudah ada dana yang digunakan dalam penanganan Covid-19 sebagaimana disampaikan kepada DPRD. Sehingga bisa membeli beberapa peralatan medis.
Bahkan sejumlah alat yang dibeli itu sudah datang.
“Karena ini (PSBB) harus segera, tidak bisa ditunda lagi. Batam sudah siap (PSBB), harusnya seperti itu tinggal jalankan aja,” paparnya.
“Jadi mudah-mudahan dalam tempo minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Pemerintah
kota jangan ragu, harus segera,” katanya lagi.
Ia mengatakan, pihaknya mendukung dan akan memberikan koreksi apabila ada yang harus dikoreksi.
“Tapi juga ada solusi yang kita tawarkan,” jelasnya.
Ides berharap, nantinya PSBB itu diberlakukan, Pemko juga benar-benar sudah siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bahan pokok.
Kata dia, mengenai kebutuhan pokok, pemerintah juga sudah siap dengan menganggarkan Rp 315 miliar dari APBD 2020.
Dimana, dari anggaran itu ada tiga sektor yang diprioritaskan. Pertama, dalam sektor kesehatan termasuk di dalamnya perbaikan di Rumah Sakit Embung Fatimah, pembelian APD, dan sebagainya.
“Itu kemarin dari rumah sakit sama dinas kesehatan sudah menyampaikan ke kita anggaran itu apa saja dan digunakan untuk apa saja,” jelasnya.
“Sudah berapa juga bahan yang mereka order itu sampai ke Batam. Jadi persiapannya seperi itu,” tuturnya.
Kemudian, untuk penganggaran untuk sektor jaring pengaman sosial, termasuk salah
satunya pengadaan sembako untuk masyarakat.
Dikatakan Ides, sebelumnya Wali Kota menyebut, akan ada 200 ribu kepala keluarga (KK) yang akan mendapatkan bantuan sembako.
Namun, tidak lama kemudian data tersebut berubah menjadi 435 ribu kepala keluarga.
“Itu harus disiapkan, dan itu sudah dianggarkan. Jadi persiapan PSBB itu artinya kalau kita betul-betul serius dalam 14 hari ini kita coba dulu,” katanya.
“Kita lihat, kalau memang ini bisa berjalan dengan baik, kita sambung 14 hari berikutnya. Karena memang anggaran Rp 315 miliar itu asumsi untuk 3 bulan,” sebutnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Tumbur M Sihaloho, mengatakan, Ketua DPRD Batam Nuryanto, juga sudah menyampaikan bahwa apapun tindakan yang dilakukan
Pemko dalam mengantisipasi Covid-19, maka DPRD akan mendukung secara penuh.
Apalagi saat ini Pemko Batam diberikan keleluasaan penuh untuk menggunakan anggaran dan masalah petanggungjawabannya akan dibahas kemudian.
“Masyarakat sudah panik ini. Termasuk juga program pemerintah yang bikin lebih panik lagi. Kita harapkan Wali Kota punya satu prinsip, punya satu program yang jelas. Bagaimana penanganannya di Batam,” tegasnya.(gie)