batampos.co.id – Pemko Batam akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait penundaan pajak daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja  Azmansyah, mengatakan, penundaan pembayaran pajak tersebut akan berlaku selama tiga bulan.

”Kami memahami kondisi wajib pajak saat ini, khususnya perusahaan yang terdampak  virus corona. Dan sesuai arahan Pak Wali Kota, sedang diproses Perwako Penundaan
Pembayaran Pajak,” kata Raja, Jumat (17/4/2020).

Disebutkannya, penundaan pembayaran pajak ini direncanakan akan mulai diberlakukan untuk tiga bulan. Terhitung, mulai bulan April, Mei dan Juni 2020.

Adapun, perusahaan yang mendapat kompensasi penundaan ini seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame serta pajak parkir.

”Detailnya masih kita persiapkan,” ucap Raja.

Disinggung dampak terhadap pendapatan APBD Batam 2020, Raja menjawab tidak akan terlalu berpengaruh, mengingat kebijakan ini hanya menunda pembayaran, bukan menggratiskan.

Tapping box yang dipasangkan dinas BP2RD Pemko Batam di tempat usaha yang menjadi objek pajak.
Foto: Cecep Mulyana/ batampos.co.id

”Dan jika ada potensi pendapatan, tetap dibayarkan di tahun ini juga,” beber Raja.

Sebelumnya, dalam rapat kordinasi strategi penanganan Covid-19 di DPRD Batam bersama Pemko Batam, Kamis (16/4/2020), disampaikan banyak perusahaan di Batam terdampak wabah Covid-19 yang meminta penundaan pembayaran pajak.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan, setidaknya ada 19 hotel di  Batam yang berdampak langsung dari mewabahnya virus ini.

”Kita bisa lihat malam hari, tak ada lagi yang hidup lampunya. Kita bisa nilai sendiri,  kayak apa kondisi mereka saat ini,” kata Amsakar.

Sebelumnya, Pemko Batam menyiapkan paket insentif sektor pajak daerah di tengah
mewabahnya Covid-19.

Paket insentif ini diatur dalam perwako yang ditargetkan rampung sebelum tanggal 20 April 2020.

Insentif telah dimulai dari pembebasan denda Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), periode 1994 hingga 2019 yang berlaku sejak 16 Maret hingga 30 Juni 2020 mendatang.

Kemudian, insentif penundaan pembayaran pajak untuk enam pajak daerah yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, mineral dan logam serta pajak reklame.

”Contoh pembayaran April ini, biasanya jatuh temponya 20 April kan kami tunda jadi
20 Juni,” terang Azmansyah.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajukan jatuh tempo PBB yang biasa akhir Agustus, ditunda hingga akhir November.

”Semua aturan ini satu paket. Ini insentif yang diberikan pemerintah daerah merespons yang sedang terjadi sekarang,” imbuhnya.

Sementara itu, soal rencana pusat yang ingin mengganti potensi kehilangan pendapa-
tan daerah dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHR), hingga kini belum jelas.

”Sepertinya pemerintah pusat lebih pilih yang tentang pembebasan PPh. Tapi kami tung-
gu perkembangan, mudah-mudahan ada kabar baik,” jelasnya.(rng/iza)