batampos.co.id – Program kartu prakerja sebagai salah satu jaring pengaman sosial dampak Covid-19 kembali disorot. Kali ini berkaitan dengan penyaluran dana insentif. Diketahui, pemerintah menunjuk tiga platform pembayaran digital, yaitu OVO, LinkAja, dan Gopay.
Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI) akan menjadi official digital banking partner untuk penyaluran insentif. Seperti diketahui, peserta program kartu prakerja akan mendapatkan dana insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Pemerintah bakal menyalurkan dana insentif tersebut melalui platform-platform di atas sesuai dengan pilihan peserta.
Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai mekanisme penyaluran dana insentif tersebut cenderung menguntungkan start-up seperti OVO dan Gopay. ”Selain karena tidak terbuka lelangnya, ini terkesan upaya pemerintah menyelamatkan start-up,” kata Bhima kemarin (18/4).
”Kenapa pemerintah dalam hal pembayaran tidak mengandalkan BUMN. Anehnya kan ada LinkAja, seharusnya BUMN lebih dilibatkan,” imbuhnya.
Menurut Bhima, dalam kondisi krisis, start-up juga menjadi salah satu sektor yang bakal mengalami kesulitan karena minimnya pendanaan dari investor. Namun, di sisi lain Bhima meyakini bahwa itu bukan sektor prioritas yang perlu diselamatkan.
”Penyelamatan start-up lewat proyek pemerintah, menurut saya, tidak elok. Apalagi berkaitan dengan data masyarakat dan pelaku usaha Indonesia. Perlu diperhatikan juga mekanisme kerahasiaan datanya,” tegas Bhima.
Secara keseluruhan, Bhima menganggap bahwa format program kartu prakerja kurang tepat. Dalam kondisi seperti saat ini, dia meyakini bahwa bantuan langsung tunai (BLT) merupakan skema insentif yang lebih on target. ”Bukan pelatihan, apalagi pelatihannya tak relevan,” bebernya.
Senada, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, program kartu prakerja memiliki multiplayer cash yang sebetulnya efeknya besar untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tengah tertekan karena pandemi korona. ”Jauh lebih bermanfaat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Daripada uangnya berputar di start-up, itu bisa jadi bantalan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan konsumsi,” ujar Fithra.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) mitra kartu prakerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, OVO hanya berperan sebagai layanan teknologi finansial yang diminta ikut andil dalam program tersebut. Karaniya menyebutkan, skema itu akan menjadi bentuk edukasi masyarakat mengenai transaksi nontunai.
”Kami tidak charge pemerintah. Ini bentuk kontribusi perusahaan teknologi saja, jadi bergantung penerima mau lewat apa. Kalau mau lewat OVO, OVO yang salurkan,” ujarnya.(jpg)