batampos.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil ancang-ancang untuk memulai sidang judicial review lebih cepat. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk memutuskan beberapa perkara lebih cepat.
Yakni terhadap gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Sejauh ini sudah ada dua gugatan terhadap Perppu 1/2020. Pertama Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan yang terbaru oleh tiga warga negara yakni Din Syamsuddin, Amien Rais, serta Sri Edi Swasono.
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, hakim MK selalu memperhatikan situasi nasional dalam melihat sebuah gugatan. Oleh karenanya, terkait gugatan terhadap Perppu 1/2020, MK juga mempertimbangkan aspek keterdesakan sehingga peluang dipercepatnya proses persidangan sangat terbuka.
”Kekhususannya ya karena memang yang diuji perppu bukan UU. Tentu akan ada pertimbangan, terutama terkait dengan waktu penyelesaian,” ujarnya Senin (20/4).
Untuk waktunya, Fajar menyebut MK tengah menyusun regulasi untuk menjadi dasar sekaligus petunjuk teknis dilakukannya sidang jarak jauh. Hal itu untuk memastikan kaidah hukumnya tetap terpenuhi. Selain itu, piranti sarana dan prasarana yang dibutuhkan tengan disiapkan. ”Mudah-mudahan setelah tanggal 21 April sidang bisa digelar,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana dengan gugatan terhadap Undang-undang lainnya? Fajar mengatakan, potensi dilakukannya sidang jarak jauh juga sangat terbuka. ”Tapi tetap melihat dan mempertimbangkan situasi actual,” kata pria asal Jogjakarta tersebut.
Sementara itu, panitera Muda I MK Triyono Edy mengatakan, selama masa pandemi MK menerima permohonan secara online. Sejauh ini, sudah ada tujuh gugatan yang masuk. Dua diantaranya adalah gugatan terhadap perppu 1/2020. Semua permohonan diproses dengan prosedur yang sama. Yakni Kepaniteraan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika dinyatakan lengkap, permohonan diresgistrasi dan diberi nomor. (far/jpg)