batampos.co.id – Warga negera Indonesia (WNI) anggota Jamaah Tabligh (JT) yang tersandung kasus hukum di India makin tertambah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebutkan jumlahnya mencapai 216 orang.
Ada sejumlah tudingan yang dilayangkan pemerintah India. Salah satunya, persebaran Covid-19 akibat adanya kegiatan tablig akbar yang digelar pada Maret lalu. Akibatnya, kasus positif di India melonjak.
Padahal, saat itu India telah menetapkan status kuntara (lockdown). Perkumpulan massa dilarang. Tablig akbar tersebut dihadiri ribuan peserta dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengungkapkan, jumlah total WNI JT yang tercatat di India saat ini mencapau 717 orang. Dari jumlah tersebut, 216 orang mendapatkan first information report dari otoritas setempat.
”Itu laporan kepada pengadilan, di mana 89 orang di antaranya dalam status judicial custody,” ujar dia dalam temu media secara online kemarin (22/4).
Dia menjelaskan, tuduhan yang disampaikan terhadap WNI, antara lain, kelalaian yang kemudian mengakibatkan persebaran penyakit yang melanggar Epidemic Disease Act, pelanggaran terkait visa, hingga menolak untuk mengikuti ketentuan pemerintah setempat.
Merespons situasi tersebut, KBRI dan KJRI di India telah memberikan bantuan kekonsuleran dan pendampingan hukum. ”Ini untuk memastikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara kita,” papar Judha.
Saat ini para WNI tersebut berada di lokasi karantina yang telah ditetapkan pemerintah India. Sayang, dalam masa isolasi tersebut, mereka dikabarkan mengalami kekurangan bahan makanan.
Dikonfirmasi terkait kabar itu, Judha mengatakan bahwa urusuan logistik selama masa isolasi berada di bawah komando pemerintah setempat. Sebab, kebijakan isolasi merupakan kebijakan setempat. Meski begitu, KBRI New Delhi telah menyalurkan kebutuhan masker dan penyanitasi tangan (hand sanitizer).
Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menambahkan, pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya pendekatan kepada pemerintah setempat untuk bisa menambah logistik. Apalagi, sudah mendekati Ramadan.(jpg)