batampos.co.id – Dualisme wilayah izin usaha pertembangan (WIUP) antara PT Timah Tbk dan PT RI di Karimun, sampai sekarang belum tuntas.

Persoalan ini muncul, PT Timah Tbk selaku perusahaan Badan usaha Milik Negara
(BUMN) memiliki IUP nomor 2928 K/30/MEM tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Sedangkan PT RI memiliki IUP nomor 983/KPTS-18/V/2017 dikeluarkan Gubernur
Kepri dalam hal ini Dinas ESDM Kepri melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Provinsi Kepi.

“Kita mengingatkan Dinas ESDM jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Itu BUMN PT Timah Tbk itu perusahaan negara loh, yang mengeluarkan WIUP nya Kementerian ESDM tahun 2011,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri, Surya Sardi, Rabu (24/4/2020).

Dari segi tahun saja kata dia, PT Timah Tbk sudah lama beroperasi di Karimun.

“Begitu juga WIUP perusahaan negara itu lebih lama,” jelasnya.

Surya Sardi menyebutkan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM sesuai surat kementerian ini nomor 1184/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ir Bambang Susigit MT, mengeluarkan surat tersebut berdasarkan LHP BPK RI.

Dalam surat tersebut lanjutnya, Dirjen Minerba, menyebutkan beberapa pokok persoalan. Pertama, berdasarkan basis data kewilayahan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, masih terdapat IUP yang izinnya diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan status non clean and clear, yang salah satu di antaranya IUP PT Timah (Persero), Tbk DU 956 dan tumpang tindi dengan IUP PT RI.

Kedua, sesuai pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang menjelaskan bahwa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas.

Ia menjelaskan, penerapan sistem permohonan pertama wilayah pencadangan yang telah memenuhi persyaratan, mendapatkan prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih.

Terkait hal-hal tersebut di atas, menurut ketentuan perundang-undangan, maka Gubernur Kepri sesuai kewenangannya mengambil keputusan pencabutan WIBUP PT RI dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih IUP PT RI dengan IUP PT Timah (Persero), Tbk DU 956 sesuai azar firs come first served.

“Tumpang tindih IUP ini seharusnya disikapi secara bijak dan arif agar tidak terjadi kerugian Negara,” katanya.

“Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dalam suratnya sudah jelas.
Surat Kementeria ESDM sejak 2017 lalu, kenapa sampai sekarang belum dilaksanakan surat Kementerian ESDM tersebut. Inilah yang menjadi sumbernya, jangan sampai penyalahgunaan wewenang (abuse of power),” kata Surya Sardi.

Surya Sardi pun mengingatkan hal ini kepada Kepala ESDM Kepri, Hendri. Bahwa semua harus tunduk kepada aturan.

Hendri menjelaskan, perlu dokumen untuk pencabutan dan dasar pencabutan jika memang menyalahi aturan.

“Surat keberatan PT Timah (Persero), Tbk sebagai yang memiliki IUP OP kepada Dinas ESDM juga belum ada. Tentu, yang punya izin juga perlu kami mintakan,” ujar Hendri.

Terkait surat Kementerian ESDM, disebutkan Hendri, surat tersebut disebutkan temuan BPK.

“Mungkin bisa juga temuan tersebut menjadi dasar pihaknya,” jelasnya.

Sementara itu, Humas PT Timah (Persero), Tbk, Anggi Siahaan, mengatakan terkait tumpang tindih IUP tersebut, PT Timah (Persero), Tbk memiliki izin IUP resmi.

Pihaknya, sudah menyurati perusahaan yang beroperasi di dalam IUP tersebut agar tidak beroperasi di dalam konsesi perusahaan.

“Kita juga telah menyurati dinas terkait di bawah Pemerintah Kabupaten Karimun untuk dapat melaksanakan patroli bersama,” jelasnya.

Kemudian kata dia, untuk dapat dikonfirmasi kembali, informasi diterima pihaknya bahwa dinas terkait di Kabupaten Karimun, juga telah menyampaikan Surat ke ESDM Kepri perihal ini.

Harapan perusahaan negara BUMN ini, kata Anggi, pihaknya dapat segera mendapat titik terang agar sebagai pemilik konsesi, PT Timah (Persero),Tbk yang merupakan perusahaan badan usaha milik negara di bidang pertambangan dapat berdaulat di atas IUP-nya sendiri.

Informasi masyarakat setempat, akibat dualisme ini telah beroperasi kapal isap Cinta 2 dan Pelangi Bravo. Jika dualisme ini belum diselesaikan, berpotensi besar negara bisa dirugikan.(ash)