Jumat, 29 Maret 2024

Tidak Ada Anggaran, THR Ribuan Honorer Pemko Batam Terancam

Berita Terkait

batampos.co.id – Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam masih 30 persen dan membuat beberapa rencana yang akan dilakukan pada 2020 urung dilaksanakan.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, beberapa di antaranya yaitu tunjangan hari raya (THR) untuk ribuan tenaga honor yang bekerja di lingkungan Pemko Batam, hingga bantuan untuk masjid yang rutin diberikan setiap safari Ramadan.

Semuanya kata dia, terancam karena tidak ada anggaran. Wali Kota menyebutkan selain itu, rencana pembangunan sekolah, bantuan untuk tenaga guru juga belum bisa dilaksanakan di 2020.

Kondisi ini tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang membuat hampir semua sektor penghasil PAD tutup sementara ini.

”Bicara soal pendidikan maaf. Termasuk soal rencana membangun sekolah baru, bayar guru belum bisa karena uang terbatas. Semua RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) tidak jalan karena Covid-19 ini,” kata dia usai menghadiri Musrenbang di Panggung Dataran Engku Puteri, Kamis (23/4/2020).

Tidak saja itu, pembangunan jalan juga harus dihentikan sementara karena tidak ada  anggaran. Menurutnya kondisi saat ini Pemko Batam lebih fokus agar penanganan Covid-19 ini bisa selesai.

Ilustrasi. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id

Untuk itu, ia meminta seluruh masyarakat bisa bekerja sama dan membantu pemerintah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Batam berencana menunda pengerjaan proyek fisik yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2020 ini.

Hal ini karena memperhitungkan kemampuan APBD yang ikut terdampak Covid-19.

”Melihat keadaan saat ini memang tidak semua proyek fisik yang kami rencanakan bisa direalisasikan. Kami masih menghitung dan memetakan proyek mana yang bisa tercover dan terpaksa ditunda pengerjaannya tahun ini,” kata Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan.

Ia menjelaskan, pembangunan proyek fisik bersumber dari pendapatan asli daerah Kota Batam. Namun karena adanya pandemi Covid-19, pemerintah mengutamakan  penyelesaian Covid-19 lebih diprioritaskan.

”Sementara ini kami tahan dulu, hingga kondisi membaik. Karena memang keadaan
tengah sulit. Jadi proyek fisik belum bisa dimulai hingga saat ini,” sebutnya.

Hendri menyebutkan, proyek fisik yang membutuhkan biaya cukup besar yaitu pembangunan tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang didirikan pasca
penerimaan peserta didik baru (PPDB) Juni lalu.

Tiga unit sekolah baru (USB) tersebut yaitu SMPN 60, 61 dan 62 Batam. Selain USB, pihaknya juga merencanakan penambahan ruang kelas baru (RKB) di sejumlah sekolah.

Penambahan ini guna menampung siswa yang saat ini melebihi kapasitas karena tidak adanya ruangan.

”Ada juga revitalisasi dan usulan lainnya yang sudah masuk rencana dikerjakan
tahun ini. Kami harus melihat keadaan saat ini. Karena tidak mungkin dipaksakan dibangun sedangkan uangnya tidak ada,” ucapnya.

Untuk itu, siswa dan guru diharapkan bersabar, jika belum bisa memiliki gedung sendiri tahun ini. Lanjutnya, jika keadaan membaik dan anggaran cukup, pihaknya pasti memprioritaskan pembangunan sekolah untuk disegerakan.

”Beberapa waktu lalu, pembangunan sekolah ini masih jadi prioritas. Namun karena pandemi keadaan semakin sulit, sehingga kami belum bisa memulai proses rencana pembangunan tersebut,” ujarnya.

“Mudah-mudahan kondisi cepat pulih, sehingga pembangunan Kota Batam tetap bisa berlanjut termasuk USB,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Batam meminta Pemko untuk tidak menunda beberapa
proyek yang bersifat urgent.

”Kita tahu saat ini PAD sedang drop sangat drastis dan ekonomi kita lagi lumpuh. Namun, untuk proyek yang bersifat urgent tidak boleh ditunda,” ujar anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha.

Mengenai adanya penundaan beberapa proyek, seperti pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan sekolah yang anggarannya direlokasikan untuk penanganan Covid-19, ia berharap itu tidak terjadi karena pembangunan sekolah merupakan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

”Jika memang itu membutuhkan sekolah dan tidak ada pelarian lain dengan adanya
sistem zonasi seperti sekarang ini, maka itu harus diutamakan dulu. Kalau tidak ada uang, bisa dirasionalisai dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak terlalu urgent,” tuturnya.(she/gie)

Update